Pembagian KIP, KIS, KKS dan PKH di Kepri Belum Merata dan Tak Didukung Data Akurat
Oleh : Irawan
Selasa | 25-04-2017 | 12:26 WIB
nabilmuhammad1.jpg

Anggota DPD RI Muhammad Nabil, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau duduk di Komite I 

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota DPD RI Muhammad Nabil mengatakan, pada 23 Maret 2017 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dalam kunjungan itu, Jokowi bertemu masyarakat di Kecamatan Galang, untuk menyerahkan sejumlah bantuan nontunai.

Bantuan non tunai itu, diantaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Pemberian Makanan Tambahan, Program Keluarga Harapan (PKH). Kartu tersebut merupakan kompensasi sebelum harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan.

"Namun, sampai kini, di lapangan banyak kami menemukan permasalahan serius, dimana pembagian kartu-kartu tersebut belum merata sesuai target masyarakat yang berhak menerimanya," ungkap Nabil di Jakarta.

Senator asal Provinsi Kepri ini menegaskan, menurut pengakuan masyarakat, perangkat RT, RW dan pihak kelurahan di beberapa wilayah di Kepri, bahwa sistem pengambilan data masyarakat penerima tidak melalui tangan RT, RW, Lurah/Kades, Camat secara berjenjang.

"Akan tetapi kementerian terkait menggunakan data BPS dan melalui Kementerian Sosial hingga jenjang kebawah, malahan disinyalir bekerjasama dengan tim tersendiri yang dipekerjakan, sehingga akurasi data masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan pemerintah tersebut melenceng dan mubazir," katanya.

Hal itu juga terungkap saat Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil beberapa menteri. Dalam pertemuan itu mereka mengevaluasi tiga kartu sakti yang sudah berjalan distribusinya beberapa waktu.

Menko Pembangunan Manusia (PMK) Puan Maharani mengakui bahwa sampai saat ini pembagian tiga kartu itu belum merata. Hal itu disebabkan pemerintah masih mencocokkan data tiga kartu itu dengan program bentukan presiden RI ke-enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Misalnya KIS dicocokkan dengan data BPJS, KIP dengan Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan KKS dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Kami mengharapkan kementerian terkait dengan distribusi kartu-kartu sakti tersebut untuk memvalidasi data seakurat mungkin karena pencocokan data adalah hal sangat penting sebelum dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya guna menghindari data ganda dam data bohong. Selain validasi, diperlukan juga penambahan data untuk menyeleksi orang per orang yang layak mendapatkan bantuan atau tidak," katanya

Kegiatan ini, lanjut Anggota Komisi I DPD RI itu, harus melibatkan pemerintah daerah setempat dengan perangkat hingga ke level terbawah (RT) sesuai dengan pedoman data awal dari Kemendagri yang divalidasi di lapangan.

"Kami menghimbau agar pembagian kartu tersebut tidak buru-buru dan terkesan seremonial belaka. Tidak mungkin tahun ini pembagian kartu bantuan tersebut bisa tersebar merata dan dimiliki seluruh keluarga pra sejahtera se-Indonesia, minimal tahun depan baru dapat dimaksimalkan distribusinya, karena untuk memvalidasi data serta menyebarkannya butuh waktu lama," katanya.

"Apalagi menurut data sementara Kemenko PMK, baru sekira 1.000 lebih KIP, KKS dan KIS tersebar. Solusi sementara menurut Puan bahwa masyarakat yang belum menerima tiga kartu itu bisa menggunakan kartu lama. Seperti KIS yang dulunya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS. Sedangkan KIP bisa menggunakan BOS atau BSM," tambahnya.

Editor: Surya