Soal Laporan Aris Hardy Halim

KPK Kemungkinan Besar akan Tindaklanjuti Kasus Bansos Batam

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) akan melakukan telaah terhadap laporan Aris Hardy Halim, salah satu terdakwa ‎dugaan korupsi dana Bansos Batam ke Persatuan Sepakbola (PS) Batam tahun 2011, yang melaporkan 9 pejabat Pemko Batam ke KPK atas dugaan korupsi Bansos Batam senilai Rp66 miliar.

"Kami  belum dapat info, karena proses penanganan aduan di KPK tertutup," kata Febri Hendri, Koordinator Divisi ICW kepada BATAMTODAY.COM di Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Namun, menurut Febri, tindak lanjut pengaduan laporan tindak pidana korupsi yang melibakan pejabat negara tergantung data dan bukti yang dilaporkan ke KPK. "Tindak lanjut tergantung data dan bukti yang dilaporkan," katanya.

Laporan tersebut oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat, nantinya akan dilakukan telaah dan pemeriksaan terhadap laporan tersebut. Jika ditemukan ada dua alat bukti terjadinya tindak pidana korupsi, maka laporan tersebut akan ditindaklajuti ke proses penyelidikan dan penyidikan.

"Kalau yang memeriksa aduan menemukan dua alat bukti dalam laporan, maka kemungkinan besar akan ditindaklanjuti oleh KPK," katanya.

Seperti diketahui, Aris Hardy Halim, salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi dana Bansos Batam Tahun 2011 ke PS Batam senilai Rp 66 miliar, usai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang pada Kamis (19/1/2017) lalu, mengungkapkan dugaan kasus ini telah dilaporkan KPK pada Selasa (17/1/2017).

Aris sengaja melaporkan kasus tersebut, karena merasa dikorbankan oleh pihak tertentu di Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Tak tanggung-tanggung Aris melaporkan 9 pejabat di Pemko ke KPK yang diduga terlibat kasus Bansos Batam senilai Rp 66 miliar pada 2011 ke PS Batam, dan dugaan kasus korupsi dana Bansos lainnya di Pemko Batam.

"‎Kita sudah laporkan ke KPK pada Selasa (17/1/2017) lalu. Ada sembilan orang pejabat yang terindikasi dugaan penyimpangan Dana Bansos Ini‎," ujar Aris Hady Halim tanpa merinci nama-nama sembilan pejabat yang dilaporkan.

Aris menyayangkan karena dugaan korupsi dana Bansos Batam yang diusut hanya PS Batam dengan TPQ Batam. Padahal menurutnya banyak belanja dana hibah sebesar Rp66.581.360.402 yang dikeluarkan oleh Pemko Batam kepada Sekolah, organisasi semi pemerintah, pemerintah, kelompok masyarakat dan perorangan yang tidak dilengkapi dengan naskah perjanjian dana hibah (NPHD).

"Dari keseluruhan belanja hibah ‎yang dilengkapi NPHD hanya Rp14.493.630.000 sehingga yang tidak dilengkapi sebesar Rp52.087.730.402 itu kemana. Ini berdasarkan audit BPK," kata Aris saat ditemui usai menjalani persidangan di Pengadilan Negri Tanjungpinang, Kamis (19/1/2017).

Sementara itu, Aris Mengungkapkan berdasarkan Audir BPK banyak penerima dana hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban antaralain Organisasi Pemerintah Instansi Vertikal sebesar Rp4.572.200.000, Sekolah swasta Penerima Dana Bos sebesar Rp15.621.575.000, Kelompok Masyarakat sebesar Rp19.693.975.000, Perorangan sebesar Rp10.466.100.000 dan Organisasi Semi Pemerintah sebesar Rp2.979.820.402

Sehingga, katanya lagi, terlihat jelas bahwa berdasarkan rincian diatas pihak yang berwajib tidak mengusut puluhan milliar yang tidak memiliki surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebu‎t. Sehingga bisa disimpulkan bahwa PS Batam dengan TPQ Batam hanya menjadi korban.

‎"PS Batam hanya dapatkan dana Hibah Rp715 juta, sedangkan TPQ sebesar Rp6 milliar, tetapi yang puluhan miliar tidak diungkap," keluhnya.

• Baca: Aris Hardy Halim Laporkan 9 Pejabat Pemko Batam ke KPK

Sehingga, ia mempertanyakan kinerja Kejaksaan ‎dalam mengungkapkan kasus tersebut. Pasalnya, banyak aliran dana bansos tahun 2011 yang tidak memiliki NPHD dan tidak memiliki pertanggungjawaban dana hibah.

"Kejaksaan perlu dipertanyakan dalam pengungkapan kasus ini," pungkasnya.

Editor: Surya

---