Nurdin Minta Pusat Tambah DBH dan Libatkan Daerah Kelola Migas

BATAMTODAY.COM, Batam - Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun, meminta Pemerintah Pusat menambah alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas serta melibatkan daerah dalam pengelolaan tambang Gas dan Minyak Bumi (Migas) tersebut.

Hal itu dikatakan Nurdin dalam Focuss Group Discusion (FGD) yang dilaksanakan Ekayastra Unmad dan melibatkan 14 Akademisi yang membahas ketahanan energi, di King Hotel Batam, Senin (23/1/2017).

‎"Kami di Kepri ini berkeinginan agar DBH migas bisa ditambah besarannya oleh Pemerintah Pusat lebih dari 10 persen. Selain itu, kami juga  minta  dilibatkan dalam pengelolaannya. Jadi pemerintah daerah punya peran lah," ungkap Nurdin sembari meminta para Akademisi juga mengkaji secara spesifik keinginan Kepri tersebut.

Nurdin mengungkapkan, dari pengalamannya sebagai Bupati selama ini dalam menangani pengelolaan pertambangan, banyak ditemui dampak negatifnya dibanding dampak positif. Hasil tambang diambil, tetapi masyarakat sekitar tetap miskin dan pemerintah daerah hanya kebagian sebagian kecil saja dari hasil tambang tersebut. Sementara yang dikeruk adalah hasil alam Kepri.

Contoh yang sama juga disampaikan Nurdin untuk gas. Pipa gas melewati laut Kepri, tetapi Kepri sendiri sulit mendapatkan quota tambahan gas dari pusat. Bahkan harga gas pun mahal.

Mencermati fenomena itulah, makanya Nurdin masih berjuang di pusat agar Pemerintah Pusat lebih memperhatikan daerah.

Selain soal migas, Gubernur juga menyampaikan bahwa sebagai Kepala Daerah, saat ini ia sedang mengarahkan pembangunan ke kota dan kabupaten lainnya di Kepri. Sehingga pusat pertumbunan ekonomi tidak terfokus di Batam saja. Selain itu, Nurdin juga menyampaikan berbagai kerja serius, sehubungan Kepri sebagai poros maritim dunia.

Acara tersebut dibuka oleh Rektor UMRAH, Prof DR Syafsir Akhlus sembari menyebut bahwa peran media sangat besar sekali dalam pembentukan negara hingga saat ini.
 
Dalam kegiatan ini, 14 Akademisi memberikan paparannya tentang energi sebagai pemersatu bangsa dari berbagai perspektif. Pertemuan singkat itu ditutup dengan diserahkannya satu buku hasil penelitian Akademisi kepada Gubernur dengan judul : "Kompetitiveness of Special Economic Zone".

Sementara Gubernur membagikan cendramata berupa Kalender 2017 kepada 14 Akademisi tersebut.

Editor: Udin

---