Rencana Demo ke BP Batam

PMII Batam Dukung Aksi Demo "Melayu Melawan"

BATAMTODAY.COM, Batam - Rencana masyarakat Batam yang mengatasnamakan "Melayu Melawan" akan melakukan aksi demo di kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rabu, 2 November 2016 mendatang, mendapat dukungan dari para aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Batam.

Masyarakat Batam itu menentang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam, Hatanto Reksodipoetro tentang tarif baru Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

Aktivis PMII Batam, Bosar H mengatakan, visi dan misi dikembangkannya Pulau Batam sejak awal hingga saat ini sudah sangat jauh dari apa yang diharapkan. Master plan Batam pada saat pendiriannya, bahwa Batam akan dijadikan pulau Industri manufaktur dan Industri galangan kapal serta Industri padat karya lainnya.

Perumahan penduduk pada saat itu hanya boleh dibangun berupa rumah susun dan dormitori. Karena pulau ini awalnya tidak di peruntukkan untuk pemukiman penduduk. Tetapi hari ini semua sudah berubah, bahkan yang Ada kebalikan dari cita-cita awal pembngunan Batam.

"Kita lihat bersama hingga ke poloksok Batam yang di jumpai adalah semakin tumbuh kembangnnya industri realestate. Sementara tanahnya dikuasai pemerintah pusat melalui BP Batam," ujarnya.

Di Batam ini, lanjutnya, tidak ada istilah tanah hak milik, yang ada adalah hak guna bangun, dan masyarakat yang mimiliki tanah di Batam dibebankan berbagai macam tumpang tindih pajak yang jauh dari rasa keadilan.

"Nah, seharusnya pemerintah harus jeli melihat permasalahan ini. Kebijakan yang diambil seharusnya mencerminkan kepentingan masyarakatnya yang hingga saat ini sudah mencapai ±1,5 juta jiwa," katanya.

Kehadiran BP Batam hari ini, menurut Bosar, justru kontra produktif dan memperlambat pertumbuhan Batam dimana pengusahaannya diamanahkan kepada orang yang tidak mengerti kondisi dan keadaan Batam hari ini.

"Seharusnya kebijakan yang diambil dapat meningkatkan pertumbuhan investasi. Tetapi har ini kebijakan BP Batam malah mematikan sistem yang sudah dibangun," ujarnya.

• Baca: Tolak Keberadaan UWTO, "Melayu Melawan" Kerahkan 1.000 Massa

Bosar menilai, kebijakan menaikkan tarif UWTO dan tarif bording pass bandara ditengah lesunya pertumbuhan ekonomi masyarat adalah kebijakan yang tidak Manusiawi, ditambah semakin semrautnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Batuampar yang menghambat kebutuhan sembako dan bahan baku industri.

"Seharusnya pemerintah hadir ditangah-tengah rakyat yang semakin sengsara. Bukan justru menjadikan masyarakat Batam sebagai sapi perahan," tuturnya.

Aktifis PMII ini pun mendukung langkah warga Batam untuk melakukan perlawanan atas kebijakan menyengsarakan masyarakat yang dikeluarkan Kepala BP Batam.

Editor: Dardani

---