Realisasi Pembangunan Kemaritiman Kepri Semakin Mendekati Nyata
Oleh : Gokli Nainggolan
Sabtu | 13-08-2016 | 08:58 WIB
menteridangub.jpg

Gubernur Kepri Nurdin Basirun berbincang serius dengan MenPan RB Asman Abnur di Hotel Radisson, Sukajadi Batam, Jumat (12/8/2016). (Foto: Humas Pemprov Kepri)

BATAMTODAY.COM, Batam - Sesuai namanya, Provinsi Kepulauan Riau mamang paling layak untuk dikembangkan menjadi pusat maritim. Karena kondisi geografisnya yang 96 persen lebih merupakan wilayah perairan, menjadi modal besar untuk menjadikan Kepri sebagai sentra pembangunan maritim nasional.

Kini, proses pembangunan bisnis berbabis maritim di Kepri sudah semakin mendekati kenyataan. Buktinya, dukungan dari berbagai pihak terus mengalir. Apalagi, sejak Presiden Jokowi menggagas pembangunan maritim agar disokong penuh oleh Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Sebelumnya, DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI sudah menyampaikan dukungan mereka untuk pembangunan kemaritiman di Kepri.

Hal itu diungkapkan senator Haripinto Tanuwidjaja asal Kepri, kepada BATAMTODAY.COM, belum lama ini. "Pembangunan maritim sangat besar yang bisa di-support," tegas Haripinto di Jakarta.

Untuk itu, tambah Haripinto, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri bisa mengajukan program pembangunan yang memperkuat kekuatan maritim. DPD RI akan mendukung Pemprov Kepri dalam membangun kekuatan maritim tersebut, melalui berbagai program pembangunan maritim.

Menurut Haripinto, ada banyak program pembangunan maritim yang disiapkan pemerintah pusat untuk pemeritah daerah melalui melalui Kementerian Kemaritiman, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM.

"Selain itu ada juga program yang bersumber dari dana alokasi khusus. Pembangunan maritim memang sudah jadi fokus," katanya.

Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja juga telah menyepakati pengembangan Pulau Batam dan sektor maritim Kepri menjadi andalan dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi nasional.

Hal itu terhimpun dalam diskusi bertajuk, "Reformasi Strategi Kebijakan Pengembangan Wilayah Batam dan Sekitarnya Sebagai Wilayah Berdaya Saing Tinggi Secara Ekonomi", yang gelar Bank Indonesia di Radisson Golf & Convention Center Hotel, Sukajadi, Kota Batam, Jumat (12/8/2016).

Diskusi yang dipandu Nurdin Basirun itu dihadiri langsung Gubenur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, MenPan RB Asman Abnur, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Kepala BP Batam Hatanto Reksodipuro, di Hotel Radisson, Sukajadi Batam, Jumat (12/8/2016).

Gubernur BI Agus Martowardoyo mengatakan, pengembangan wilayah Batam dan sekitarnya, khususnya di bidang maritim, harus dibangkitkan. Harapannya, agar sektor kemaritiman bisa mendukung lahirnya kedaulatan dan indurti maritim yang kuat. Dengan kuatnya sektor kemaritiman, maka akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Agus Martowardoyo juga mengatakan, pengembangan sektor kemaritiman di Batam banyak hambatan, salah satunya yakni pelabuhan. Kedalaman air laut di pelabuhan yang ada masih sangat dangkal, yakni kedalamannya sekitar 9 meter. Padahal kapal-kapal asing butuh sandaran labuh pelabuhan yang dalam.

"Hambatan lainnya yakni perkapalan. Utamanya di volume angkut dan kecanggihan kapal. Sedangkan hambatan non infrastruktur yaitu regulasi perizinan di sektor pelayaran," jelas Agus Martowardoyo.

Sementara itu Menteri Pariwisata Arief Yahya memfokuskan pada pengembangan sektor pariwisata. Batam sebagai daerah tujuan utama wisata setelah Bali dan Jakarta juga masih harus terus dikembangkan. Salah satu untuk mengembangkan adalah, rencana dibangunnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Kepri. Di Kepri, hal ini sudah sangat mendesak.

"Karenanya kita segera akan wujudkan. Karena hanya dengan KEK, pariwisata nantinya akan bisa berkembang," jelas Arief Yahya.

Adapun Menpan RB Asman Abnur lebih menekankan persoalan reformasi birokrasi. Karena dengan reformasi birokrasi, akan lahir aparatur yang melayani. Memberikan pelayanan adalah kewajiban aparatur. Apalagi pelayanan publik. "Pelayanan publik adalah hak rakyat. Dan kewajiban aparatur untuk memberikan pelayanan yang terbaik," tegas Asman seraya menambahkan kalau setresing lainnya yakni e-budgeting.

Semoga saja pembangunan kemaritiman Kepri segera terwujud. Masyarakat yang sudah sejak lama menantikan realisasi pembanguan kemaritiman Kepulauan Riau, diyakini akan mendukung sepenuhnya.

Editor: Dardani