Ini Alasan Kenapa Amandemen Terbatas UUD 45 Diperlukan

Ini Alasan Kenapa Amandemen Terbatas UUD 45 Diperlukan

Oleh : Gokli

Rabu | 20-04-2016 | 17:12 WIB

Senator Hardi s. Hood menyampaikan materi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan masyarakat bersama Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) di ruang pertemuan Kampus Ibnusina, Batam. (Foto: Istimewa)

BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota MPR RI, Hardi Selamat Hood menegaskan bahwa DPD RI mendukung penuh amandemen terbatas UUD 1945 yang memasukkan GBHN (Garis Besar Haluan Negara) sebagai pedoman untuk menjaga kepastian kesinambungan pembangunan serta mengakomodir pemikiran seluruh komponen bangsa.

"Saat ini arah pembangunan kita berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), namun dalam penerjemahannya dibuat oleh penguasa yang menang dalam Pilpres," kata Senator asal Kepri ini dalam Rapat Dengar Pendapat dengan masyarakat bersama Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) di ruang pertemuan Kampus Ibnusina, Batam pada Senin (18/4/2016) lalu.

Padahal, sambung Ketua Komite III DPD RI ini, Indonesia memiliki stakeholder yang beragam. "Kita ingin mengakomodir pemikiran semua pihak, sebab Indonesia bukan hanya milik satu kelompok saja," jelasnya.

Karena itu, kata Hardi lagi, DPD RI sepakat untuk memasukkan lagi GBHN sebagai pedoman pembangunan seperti pada era pemeritntahan Orde Baru. Dengan begitu siapapun yang berkuasa, fokus pembangunan tidak akan berubah-ubah.

"Yang kita saksikan saat ini adalah, ganti pengausa ganti kebijakan. Pemerintah baru terkesan enggan untuk meneruskan kebijakan lama sebab khawatir dianggap mengekor dan tidak punya terobosan, ini jelas tidak baik untuk pembangunan kita," tegasnya lagi.

Ditambahkannya, GBHN juga memiliki fungsi untuk mengakomodir berbagai pemikiran komponen bangsa, sebab pembahasannya dilakukan oleh MPR RI.

Hardi menjelaskan bahwa amandemen UUD 45 kemungkinan akan dilakukan pada tahun 2016 dan persiapan sedang dilakukan oleh alat kelengkapan di MPR RI.

"Diharapkan dalam waktu dekat perubahan terbatas UUD NRI tahun 1945 dapat diwujudkan, dan haluan negara (GBHN) dapat hadir kembali. Hal tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan Rapat Gabungan Pimpinan dengan Pimpinan Fraksi dan kelompok DPD RI pada 24 Februari 2016," tuntasnya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Paslon Firman-Ery Janjikan 1.000 SIM Gratis Setiap Tahun Bagi Masyarakat Karimun

Pengguna QRIS Naik Jadi 54 Juta per Oktober 2024

Polres Karimun Launching Gugus Tugas Ketahanan Pangan di Desa Pangke

Pangdam Brawijaya Dukung Program Ketahanan Pangan di Sidoarjo Jatim

Ini Alasan Komunitas Bikers GAS Bintan Dukung Paslon Roby-Deby

Semangat Relawan RAMAH Kenalkan Paslon Nomor 1 ke Seluruh Penjuru Tanjungpinang

Truk Pengangkut Ayam Tabrak Motor di Toapaya, Pengendara Terluka Parah

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Polsek Bintan Utara Tangkap Pelaku Curanmor di Tanjunguban, Barang Bukti Berhasil Diamankan

Ketua DPD RI Minta Program Transmigrasi Diintegrasikan dengan Program Food Estate

Polisi Bintan Gagalkan Upaya Bunuh Diri Pemuda Kijang Live di Tiktok

Tim NADI Sebut Drama Pembatalan Debat Oleh Ketua KPU Batam Rugikan Masyarakat

DPD RI Siap Bentuk Pansus untuk Bongkar Jaringan Judi Online

Ketua DPD RI Bahas Kerja Sama Pertahanan dan Pangan dengan Senator Rusia

Komite III DPD RI Dorong RUU Bahasa Daerah Jadi Prioritas Prolegnas