Rudi Instruksikan Evaluasi Perizinan Reklamasi Pantai

Rudi Instruksikan Evaluasi Perizinan Reklamasi Pantai

Oleh : Hadli

Selasa | 19-04-2016 | 14:58 WIB

Reklamasi di Batam.

BATAMTODAY.COM, Batam - Wali Kota Rudi menginstruksikan kepada sembilan pejabat terkait untuk mengevaluasi perizinan reklamasi pantai di Batam.

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam, Dendi Purnomo yang dikonfirmasi membenarkan. "Ya, kemarin memang pak Wali mengeluarkan instruksi untuk kegiatan reklamasi pantai," ujarnya kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (19/4/2016).

Instruksi Nomor 1 tahun 2016 tertanggal 18 April yang dikeluarkan Wali Kota Batam, merupakan kegiatan reklamasi pantai yang tengah berjalan.

"Yang dievaluasi adalah kegiatan reklamasi yang sudah berjalan dan yang berdampak penting serta cakupannya luas," kata Dendi kembali.

Dijelaskannya, semua wilayah reklamasi pantai di Batam yang tengah berjalan menjadi perhatian Wali Kota Batam adalah dampak penting dan cakupan luas seperti di Pulau Janda Berhias, Tiban bagian utara, Batu Ampar, Bengkong Laut dan Batam Center.

"Aspek yang dievaluasi yaitu administrasi perizinan, teknis pelaksanaan di lapangan, PAD dan PNBP dan aspek lainnya," jelas Dendi.

Instruksi Wali Kota tidak hanya mengenai evaluasi perizinan reklamasi pantai di Batam. Menurut Dendi aktivitas cut and fill atau pematangan lahan di wilayah cakupan tersebut juga menjadi perhatian.

"Juga akan dievaluasi masalah dampak lingkungan di wilayah tersebut, seperti selama ini pemakaian tanah daratan sebagai media timbun sangat berdampak terhadap kekeruhan dan sedimentasi di pesisir laut," ujarnya.

Ia mengatakan, reklamasi pantai selayaknya menggunakan media pasir laut yang tingkat sedimentasinya rendah, dampak lingkungannya lebih terkendali.

"Media tanah untuk menimbun laut sangat mengotori jalan raya, merusak jalan, menimbulkan polusi debu dan kerusakan ekosistem laut setempat," tuturnya.

Lanjut Dendi, teknis pelaksanaan reklamasi saat ini dengan cara mendorong tanah darat ke laut, dan seharusnya menggunakan tanggul terlebih dahulu, sehingga lahan yang akan direklamasi dibingkai dalam tanggul, agar tidak terjadi sedimentasi.

Cara itu digunakan Bapedal sewaktu mengasistensi penimbunan pelabuhan Batuampar proyek Otorita Batam yang menggunakan pasir laut, dan menggunakan tanggul sedimentasinya sedikit, pencemaran laut tidak terjadi.

"Tolok ukur evaluasi mengacu kepada UU Tata Ruang, UU Lingkungan Hidup, UU Pulau Kecil dan Pesisir serta UU Pemerintahan Daerah. Semua akan dipelajari dengan seksama pelaksanaan di lapangan," tuturnya.

Adapun 9 pejabat terkait yang diintruksikan Rudi diantaranya, Sekda selaku koordinator, asisten pemerintahan, Kepala Bapedal selaku Sekretaris, Kepala Bappeko, Kadis KP2K, Kadis Pertanahan, Kadispenda, Kadisperindag, dan Kabag Hukum Pemko.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Kalahkan Arab Saudi 2-0, Peringkat FIFA Indonesia Ungguli Malaysia

AI Diproyeksi Hasilkan 680 Miliar Dolar AS Selama 15-20 Tahun ke Depan

Paslon Firman-Ery Janjikan 1.000 SIM Gratis Setiap Tahun Bagi Masyarakat Karimun

Pengguna QRIS Naik Jadi 54 Juta per Oktober 2024

Polres Karimun Launching Gugus Tugas Ketahanan Pangan di Desa Pangke

Begini Hitung-hitungan Peluang Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026

Truk Pengangkut Ayam Tabrak Motor di Toapaya, Pengendara Terluka Parah

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Polsek Bintan Utara Tangkap Pelaku Curanmor di Tanjunguban, Barang Bukti Berhasil Diamankan

Ketua DPD RI Minta Program Transmigrasi Diintegrasikan dengan Program Food Estate

Polisi Bintan Gagalkan Upaya Bunuh Diri Pemuda Kijang Live di Tiktok

Tim NADI Sebut Drama Pembatalan Debat Oleh Ketua KPU Batam Rugikan Masyarakat

Dukung Program Asta Cita Presiden Prabowo, Polresta Tanjungpinang Tanam 1.000 Bibit Jagung

Di Akhir Masa Jabatan, Pjs Wali Kota Batam Ajak Masyarakat Wujudkan Pilkada Damai

Insentif RT-RW di Kota Batam Cair Sebelum Pilkada, Tahap II dari Pemprov Kepri Ditahan Plt Gubernur