Ketua Forum Hakim Perikanan Sayangkan Lambannya Penanganan Kasus FV Viking

Ketua Forum Hakim Perikanan Sayangkan Lambannya Penanganan Kasus FV Viking

Oleh : Harun al Rasyid

Selasa | 19-04-2016 | 13:58 WIB

Ketua Forum Hakim At Hoc Pengadilan Perikanan, Moh. Indah Ginting

BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua Forum Hakim At Hoc Pengadilan Perikanan, Moh. Indah Ginting menyayangkan proses kasus anak buah kapal (ABK) Fishing Vessel (FV) Viking yang masih berlarut-larut hingga sekarang.

Padahal proses penangkapan 6 warga negara Indonesia (WNI) dan 5 warga negara asing (WNA) sudah berlangsung 2 bulan lalu tepatnya 25 Februari lalu. Menurut Ginting, demikian hakim yang bertugas di Jakarta Utara ini akrab disapa, harusnya cukup 30 hari saja waktu yang dibutuhkan penyidik untuk menyiapkan berkas penyidikan.

"Ini (penyidikan ABK Kapal Viking, red) terlalu lama. Harusnya cukup 30 hari sejak di tangkap berkasnya sudah masuk ke pengadilan," kata Ginting, kepada BATAMTODAY.COM di Hotel Allium tempat berlangsungnya pelatihan terpadu aparat penegak hukum (apgakum) dalam penanganan ilegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU), Selasa, (19/4/2016).

Dijelaskannya, perkara perikanan tidak boleh terlalu lama dalam penanganan proses hukum. Hal ini tercantum dalam amanat UU nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa penanganan kasus perikanan untuk setiap jenjang diberi waktu 30 hari. Sama halnya dengan proses di pengadilan sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan.

"Sejak register di pengadilan, harus ditangani sesegera mungkin, tidak boleh seperti perkara biasa yang membutuhkan waktu lama," terangnya.

Lanjut Ginting, bilamana yang bersangkutan melakukan upaya banding ataupun kasasi maka diberi waktu sampai 30 hari ke depan. Selain agar proses hukum secara ditetapkan, hal itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kapal yang tenggelam di dermaga akibat rusak.

"Makanya kita bentuk Pengadilan Perikanan yang khusus menangani masalah perikanan di Indonesia," ungkap Ginting.

Di Indonesia sendiri sudah ada 10 pengadilan perikanan yang tersebar ke seluruh wilayah yakni, Medan, Jakarta Utara, Belitung, Pontianak, Tual, Tanjungpinang, Ranai, Ambon, Sorong dan Merauke. Hingga saat ini, sebanyak 619 kasus pidana perikanan sudah terdaftar di pengadilan khusus perikanan.

"Awalnya cuma ada lima pengadilan perikanan, lalu tahun 2010 tambah dua di Ranai dan Tanjungpinang, 2014 tambah tiga di Ambon, Sorong dan Merauke," pungkasnya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Kalahkan Arab Saudi 2-0, Peringkat FIFA Indonesia Ungguli Malaysia

AI Diproyeksi Hasilkan 680 Miliar Dolar AS Selama 15-20 Tahun ke Depan

Paslon Firman-Ery Janjikan 1.000 SIM Gratis Setiap Tahun Bagi Masyarakat Karimun

Pengguna QRIS Naik Jadi 54 Juta per Oktober 2024

Polres Karimun Launching Gugus Tugas Ketahanan Pangan di Desa Pangke

Begini Hitung-hitungan Peluang Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026

Truk Pengangkut Ayam Tabrak Motor di Toapaya, Pengendara Terluka Parah

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Polsek Bintan Utara Tangkap Pelaku Curanmor di Tanjunguban, Barang Bukti Berhasil Diamankan

Ketua DPD RI Minta Program Transmigrasi Diintegrasikan dengan Program Food Estate

Polisi Bintan Gagalkan Upaya Bunuh Diri Pemuda Kijang Live di Tiktok

Tim NADI Sebut Drama Pembatalan Debat Oleh Ketua KPU Batam Rugikan Masyarakat

Berantas Judi Online, Kementerian Komdigi Perkuat Patroli Siber

Polres Karimun Musnahkan 9 Kg lebih Barang Bukti Sabu Tangkapan Kodim 0317 Tbk dan Bea Cukai

Polres Karimun Ungkap 9 Kasus Narkoba dengan 13 Tersangka