Belum Diterapkan di Batam, Pelaku Usaha Dilarang Pungut Biaya Kantong Plastik

Belum Diterapkan di Batam, Pelaku Usaha Dilarang Pungut Biaya Kantong Plastik

Oleh : Roni Ginting

Jum'at | 04-03-2016 | 15:12 WIB

Ilustrasi.

BATAMTODAY.COM, Batam - DPRD Kota Batam akan memanggil pengusaha retail di Batam yan telah meminta biaya kantong plastik Rp200. Pasalnya, Batam belum menerapkan program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Batam belum menerapkan program tersebut. Kalau ada retail yang memungut kantong plastik akan kita panggil," kata Aman, anggota Komisi II DPRD Batam.

Ia berpendapat, pelaku usaha tidak boleh melakukan inisiatif sendiri karena kebijakan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah.

"Harus ada persetujuan Pemerintah daerah dan dilakukan sosialisasi dulu," tegasnya.

Menurut Aman, program tersebut sangat positif untuk mengurangi sampah plastik yang tidak bisa diurai oleh tanah. Namun, pelaku usaha perlu mengetahui mekanismenya.

"Kami juga berharap Batam juga bisa mengadopsi kota-kota lain yang sudah menerapkan lebih awal. Tapi tetap ada mekanismenya," jelasnya.

Sementara, Kabag Humas Pemko Batam, Ardiwinata mengatakan program kantong plastik berbayar tersebut belum diterapkan di Batam. Pemilik toko diimbau untuk tidak meminta biaya tambahan kantong plastik kepada warga yang belanja.

"Hingga kini di Batam belum diterapkan," kata Ardiwinata.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Menkeu Minta Bea Cukai Perhatikan Masukan Masyarakat dan Tingkatkan Pelayanan

Pupus Mimpi Korsel Tampil di Olimpiade 2024, STY Minta Maaf

Disingkirkan Indonesia, KFA Minta Maaf Korea Gagal ke Olimpiade

Satgas Bakal Gandeng Interpol Berantas Judi Online di Indonesia

LHP Keuangan Pemkab Bintan TA 2023 Kembali Raih Opini WTP

Terancam Diblokir AS, TikTok Siap Beri Perlawanan di Pengadilan

Miris, Kubangan Air di Jalan Rusak Jadi Wahana Bermain Anak-anak Desa Teluk Sasah

Puluhan Siswa PSHT Cabang Bintan dan Tanjungpinang Ikuti Kenaikan Tingkat di MTs Teluk Sasah

BPOM Gerebek Lokasi Pembuatan Kosmetik Ilegal di Tanjung Uban

Satpolairud Polres Karimun Gagalkan Penyelundupan PMI Ilegal di Pantai Pelawan Meral Barat

Partai Demokrat Kepri Beri Sinyal Dukung H. Muhammad Rudi di Pilgub Kepri 2024

Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, DPD RI Apresiasi OJK Blokir Rekening Pelaku

Registrasi Media Dibuka, Indonesia Dorong Jurnalis Promosikan Pengelolaan Air Berkelanjutan di World Water Forum ke-10

Inovasi Pendanaan Hijau Supernova Ecosystem

Lestarikan Alam, TNI Rangkul Masyarakat Tanam Bibit Pohon