Penyidik Polri Dilarang Investigasi Proyek Sedang Berlangsung

Penyidik Polri Dilarang Investigasi Proyek Sedang Berlangsung

Oleh : Saibasah

Kamis | 03-03-2016 | 17:52 WIB

Direktur Tipikor Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Ahmad Wiyagus saat menjadi pembicara dalam Seminar Hukum Keuangan Negara di Hotel Harmoni One, Batam. (Foto: Saibansah)

BATAMTODAY.COM, Batam - Para penyidik di kepolisian di seluruh Indonesia, dilarang melakukan investasi atas proyek-proyek pemerintah yang sedang berlangsung. Penyidikan baru dapat dilakukan setelah proyek rampung dan sudah ada hasil audit dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Demikian ditegaskan Direktur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Ahmad Wiyagus saat menjadi pembicara dalam Seminar Hukum Keuangan Negara di Hotel Harmoni One, Batam, Kamis (3/3/2016).

"Kita sudah keluarkan TR (telegram, red), ditandatangani oleh Kabareskrim, tak ada lagi penyidik di kepolisian yang lakukan investigasi terkait dengan proyek pengadaan jasa yang sedang berlangsung. Itu pun berkoordinasi dengan BPK," ujar Ahmad Wiyagus.

Baca: KPPN Batam Telah Berstandar Internasional

Ditambahkan jenderal polisi bintang satu itu lagi, pihaknya telah mengingatkan para penyidiknya, agar tidak terlalu mempercayai surat selembar yang dikirim oleh masyarakat, tanpa didukung bukti. Karena, terkadang, surat selembar itu yang menghabiskan anggaran negara.

Itulah makanya, Wiyagus terus mengingatkan para penyidiknya. Karena ada beberapa diantara mereka yang memang nakal. Mereka yang nakal telah ditindak tegas. "Kita concern, beberapa penyidik yang nakal, kita tindak. Saya mengendalikan dua ribu sekian penyidik Tipikor, ini tidak gampang, Ini kewenangannya besar. Siapa yang gak takut dengan Direktur Tipikor," ujar Ahmad Wiyagus yang tampil sebagai pembicara pertama itu.

Terkadang, surat itu dikirim dari perusahaan rekanan yang kalah tender. "Kita prioritaskan hasil audit BPK yang tidak ditindaklanjuti auditor, baru kita lakukan penyelidikan," tegasnya.

Direktur Tipikor yang membawahi 2.000 orang penyidik itu juga mengingatkan, kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) agar berani bersikap. Kalau tidak berani bersikap kita akan berhadapan dengan penegak hukum dan tanggug jawabnya, pribadi. "KPA itu Kuasa Pengguna Anggaran, bukan Kuasa Pemilik Anggaran, ini yang harus disadari benar," tegasnya.

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Jelang Perayaan Nataru, Polda Kepri Beri Himbauan Kamtibmas kepada Masyarakat

Fahri Hamzah Dorong Desain Ulang Masa Depan Bima dan Pulau Sumbawa

Ketua MPR Sebut Prabowo Pahami Keberatan Masyarakat soal Kenaikan PPN 12 Persen

Sepanjang 2024, BNN Klaim Ungkap 618 Kasus Narkotika, Tangkap 974 Tersangka dan Sita Aset Rp 111 Miliar

Suami Sandra Dewi Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 210 Miliar

Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Ketua DPD: yang Keberatan Ajukan JR UU HPP ke MK

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

Cek Kesiapan Pos Pengamanan Operasi Lilin Seligi 2024, Kapolres Bintan: Laksanakan Tugas Sesuai SOP

Bakamla RI Gelar Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyeludupan di Perairan Batam

Bapelitbang Bintan Bertransformasi Jadi Bapperida, Diharapkan Jadi Motor Inovasi dan Kemajuan Daerah