Kadin Batam Keberatan Disahkannya UU Tapera

Kadin Batam Keberatan Disahkannya UU Tapera

Oleh : Roni Ginting

Jum'at | 26-02-2016 | 13:54 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam merasa berkeberatan terhadap isi Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) karena memberatkan dunia usaha.

Jadi Rajagukguk, Ketua Kadin Batam mengatakan menghargai tujuan dari UU Tapera untuk memberikan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun demikian, juga berkeberatan dengan isi UU tersebut yang membebankan sumber pendanaan perumahan dari pelaku usaha.

Menurutnya, saat ini pelaku usaha sudah dibebankan biaya sebesar 10,24% s/d 11,74% dari penghasilan pekerja untuk program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan (jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pensiun), dan cadangan pesangon yang berdasarkan penghitungan aktuaria sebesar 8%.

"Kita keberatan karena sumber pendanaan untuk Tapera berasal dari pengusaha," kata Jadi, Jumat (26/2/2016).

Lanjut Jadi, jika program Tapera tetap dilaksanakan, sebaiknya target kepesertaan seharusnya lebih menyasar pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja informal yg telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan sumber pendanaannya dapat diambil dari APBN-APBD atau dari sumber pembiayaan publik lainnya dari pajak. Baca: Rapat Paripurna DPR Sahkan UU Tapera

"Untuk pekerja formal yg menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah diperoleh dari program perumahan berdasarkan PP No 99 tahun 2013 dan PP No 55 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," terangnya.

Jadi menambahkan, Kadin Indonesia sebelumnya sudah menyapaikan masukannya ke DPR RI sebelum UU tersebut disahkan, namun sayangnya masukan tersebut tidak diakomodir.

"Sangat disayangkan masukan dari Kadin yang tidak diakomodir. Intinya Kadin keberatan," tegas Jadi.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Wisuda 145 Mahasiswa, ITEBA Siap Bersaing di Kancah Internasional

Mendagri Beri Dukungan Sukseskan Perayaan Natal Nasional 2024

PT Akulaku Finance Indonesia Raih Kesepakatan Pendanaan Executing dengan Tiga Institusi Perbankan Capai Rp 600 Miliar

Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Gerindra: PDIP Lempar Batu Sembunyi Tangan

Kemenlu Sebut Delegasi Indonesia Tak Bisa Cegah Erdogan Walk Out Saat Prabowo Berpidato di KTT D8

Tanggapi Wacana MLB NU, Yenny Wahid: Saya Tidak Setuju!

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

PDIP Ogah Tanggung Jawab soal Kenaikan PPN 12 Persen, Sebut Inisiatif Jokowi!

Menko Airlangga Bantah QRIS Kena PPN 12 Persen

Soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen, Endipat: Ada Provokator Mau Ganggu Stabilitas Bangsa