Komite II DPD RI Kunjungi Perusahaan Shipyard di Batam

Komite II DPD RI Kunjungi Perusahaan Shipyard di Batam

Oleh : Roni Ginting

Senin | 22-02-2016 | 16:59 WIB

Komite II DPD RI saat melakukan kunjungan kerja ke Bandar Abadi Shipyard, Batam. (Foto: Roni Ginting)

BATAMTODAY.COM, Batam - Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Bandar Abadi Shipyard, Tanjunguncang, Senin (22/2/2016) untuk menampung keluhan dan masukan dari Pemerintah Daerah maupun pengusaha.

Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Muramis mengatakan untuk mengembangkan industri perkapalan di Kepri, khususnya Batam masih membutuhkan perhatian dan dukungan dari Pemerintah Pusat dengan memberikan kemudahan bagi investor.

Selain itu faktor kebijakan dan aturan pusat juga perlu disinergikan dengan kepentingan daerah sesuai dengan harapan pelaksanaan otonomi daerah.

"Salah satu aspirasi masyarakat Kepri yang perlu dibawa DPD ke pusat adalah penerapan hasil labuh-jangkar," kata Muramis.

Selama ini, kata Muramis, Pemerintah Daerah belum punya kewenangan untuk mendapatkan dana tersebut. Hal ini sangat miris karena jika dibandingkan dengan pendapatan Singapura, nilainya cukup lumayan.

"Kalau Pemda mendapatkan alokasi dana tersebut sebagai PAD akan sangat bermanfaat," ujar Muramis.

Sementara, Direktur Utama PT Bandar Abadi Shipyard, Maslina Simanjuntak berharap agar Pemerintah Pusat mendukung jalannya investasi di Batam, salah satunya dengan penerapan aturan dan kebijakan yang tidak membuat para pelaku usaha menjadi khawatir.

"Pengusaha mengharapkan adanya jaminan berinvestasi di Batam termasuk peningkatan keamanan di jalur kelautan," kata Maslina.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPD RI Djasarmen Purba mengatakan akan menindaklanjuti dan menyuarakan aspirasi tersebut. Mengingat saat ini perusahaan galangan kapal banyak yang sepi proyek. Sehingga sudah selayaknya Pemerintah pusat untuk memperhatikan dan memberikan dukungan.

"Perhatian pemerintah memberikan proyek dan kemudahan bagi pelaku usaha sehingga kondisi perindustrian perkapalan di Batam dapat berjalan dengan baik," tutur Djasarmen.

Ia menambahkan, terkait labuh-jangkar seharusnya menjadi hak dari Pemerintah Provinsi Kepri. Namun nyatanya sampai saat ini belum didapatkan.

"Dana hasil labuh jangkar di perairan Kepri seharusnya masuk ke kas daerah," tegasnya.

Sementara terkait pengamanan laut, DPD telah berupaya merumuskan dan menindaklanjuti. Dimana Bakamla telah bergerak secara mandiri dan bertanggungjawab langsung.

"Coast Guard belum full menjalankan kewajibannya. Nanti melalui Prolegnas, DPD akan kembali merumuskan dengan DPR tentang UU Bakamla," ujar Djasarmen.

Selain itu diharapkan dengan kunjungan DPD tersebut, wacana pembangunan armada kapal sebagai tol maritim dapat segera terealisasi demi kesuksesan industri perkapalan di Batam.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Menko Airlangga Bantah QRIS Kena PPN 12 Persen

Perludem Ungkap MK Terima 312 Sengketa Pilkada 2024

Soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen, Endipat: Ada Provokator Mau Ganggu Stabilitas Bangsa

DJP Kemenkeu Tegaskan QRIS Kena PPN 12 Persen Mulai Tahun Depan

Ketua DPD RI Sultan Najamudin Puji Keberanian dan Sikap Kritis Presiden Prabowo di KTT D8 Mesir

Banggar DPR Ungkap Kenaikan PPN 12 Persen Diinisiasi PDIP, Bukan Pemerintah

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Pangkoarmada RI Lepas Ratusan Peserta Triathlon 2024 di Pantai Lagoi Bay Bintan

DWP Setjen DPD RI Dorong Peran Perempuan untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Ketua DPD RI Sepakat Pilkada Melalui DPRD Perlu Dipertimbangkan Lagi

DPD RI Minta Pemerintah Naikkan Tukin ASN Menjadi 100 Persen