Merasa Resah, Warga Ngadu ke Dewan Soal Latihan Militer di Baloi Kolam
Oleh : Roni Ginting
Jum'at | 12-02-2016 | 15:29 WIB
dprd batam.jpg
Gedung DPRD Batam.

BATAMTODAY.COM, Batam - Warga Baloi Kolam yang diwakili perangkat RW dan RT di Baloi Kolam mengadu ke DPRD Batam Jumat (12/2/2016) soal keberadaan militer yang melakukan latihan karena dinilai telah meresahkan.

A. Marbun, ketua RW 016, Baloi Kolam mengatakan keberadaan TNI AD yang melakukan latihan yang berdekatan dengan pemukiman warga sangat meresahkan masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi trauma mendengar suara tembakan dan meriam.

"Masyarakat ketakutan dan trauma jadinya," kata Marbun kepada wartawan.

Untuk itu, lanjutnya, sebagai warga Baloi Kolam menginginkan agar TNI secepatnya keluar dari lingkungan permukiman mereka. Karena masyarakat menginginkan lokasi tersebut menjadi hijau bukan sebagai tempat latihan.

"Harapan kami Kodim atau Korem mengambil tindakan. Menarik mundur jangan latihan di sana lagi," harap Marbun.

Senada dikatakan Timo, Ketua RT IX yang mengatakan bahwa tokoh masyarakat dan warga menyesalkan kehadiran TNI di sana. Bunyi senjata dan bom membuat mereka ketakutan.

"Kami sebagai masyarakat biasa tidak bisa apa-apa. Kasihan anak-anak jadi terganggu. Kami minta penyelesaian karena sangat meresahkan sekali," ujar Timo.

Sementara itu, Agung dari LSM Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) menyampaikan kalau keberadaan TNI AD di Baloi Kolam yang melakukan latihan sangat tidak tepat karena disana ada warga dan anak-anak yang terganggu secara materi dan psikologis.

"Kami minta kepada pimpinan TNI agar segera memindahkan lokasi latihan secepatnya," tegas Agung.

Di tempat yang sama, Uba Ingan Sigalingging dari Komisi IV DPRD Kota Batam yang menerima warga mengatakan, sangat tidak tepat militer latihan dilokasi pemukiman, meminta komandan Korem memindahkan, jangan mengintimidasi masyarakat yang ada di Baloi Kolam.

"Tidak tepat kalau melakukan latihan di lokasi pemukiman. Jika tidak ditindaklanjuti, kami akan kirim surat ke Panglima TNI dan ke Presiden RI," ujar Uba.

Ia juga mengecam keras BP Batam yang menjadikan kawasan hutan kota dijadikan lahan bisnis. Karena kalau dijadikan lahan bisnis berarti masyarakat bisa tinggal di sana.

"Kalau itu dijadikan lahan bisnis, masyarakat bisa tinggal di situ. BP tidak bisa lepas tangan," tutupnya.

Editor: Dodo