"Melalui pengelolaan berbasis ekosistem terintegrasi yang dilakukan melalui program Anambas – Natuna Seascapes, peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Anambas meningkat sebesar 24% untuk peringkat hijau, dan 5% untuk peringkat biru. Skor peningkatan ini diperoleh dari Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K) tahun 2015, yang merupakan hasil dari peningkatan keterampilan dan kapasitas anggota dan masyarakat lokal,” kata Victor Nikijuluw, Marine Program Director Conservation International (CI) Indonesia, dalam siaran pers kepada BATAMTODAY.COM, Kamis (11/2/2016).

Sejak tahun 2012, CI telah melakukan pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem di bentang laut Anambas-Natuna yang bertujuanmenyediakan data ilmiah, memperkuat kapasitas kelembagaan lokal, dan meningkatkan pengetahuan pengelola kawasan dan masyarakat untuk perubahan perilaku yang mendukung keberlanjutan. 

Pengelolaan yang baik dibutuhkan untuk memastikan ekosistem terjaga dengan baik dan memberikan manfaat secara luas. Bersama dengan mitra lokal dan nasional, CI telah melakukan berbagai program pelatihan dan mentoring secara intensif terkait dengan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP), memberikan pelatihan kepada hampir 400 anggota masyarakat pada lebih dari 50 desa di Anambas.

"Selain itu, kita juga telah melatih 64 staf pemerintah, dan melahirkan empat pelatih lokal untuk melanjutkan pelatihan secara berkala kepada masyarakat. Ini merupakan model ‘build and transfer’ yang kita lakukan untuk memastikan keberlanjutan upaya konservasi di Anambas," tambah Victor. 

Bentang laut Anambas-Natuna adalah kawasan perairan yang memiliki keragaman terumbu karang tertinggi di wilayah barat Indonesia. Kawasan Anambas memiliki Nilai Indeks Keragaman Ikan Karangsebesar 216, lebih tinggi dibandingkan Pulau Weh Aceh dan Pulau Bintan Kepulauan Riau. Anambas dan Natuna yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian dari kawasan yang memiliki sumber daya kelautan yang kaya dan beragam di bagian barat Indonesia. 

Bermitra dengan pemerintah lokal, CI telah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas tidak hanya untuk memperkuat pengelolaan, namun juga menghasilkan perubahan paradigma masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. 

Pada tahun 2012, terdapat sebuah kesepakatan yang dikawal oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Anambas dan masyarakat mengenai ukuran minimum benih Ikan Napoleon yang boleh ditangkap dari alam. Kesepakatan untuk menangkap benih dengan ukuran minimal 1,3 cm ini memberi dua manfaat bagi pelestarian ikan Napoleon yang hidup di alam, yakni (i) menekan tingkat kematian benih ikan Napoleon dari sebelumnya sebesar 90% menjadi 10% dan (ii) mengurangi jumlah benih ikan Napoleon yang ditangkap dari sebelumnya sekitar 200.000 ekor setiap satu kali tangkap, menjadi 100 ekor setiap satu kali tangkap. 

Budidaya Ikan Napoleon dengan sistem pembesaran di keramba telah menjadimata pencaharian masyarakat Anambassejak lama, dan kini masyarakat telah memahami pentingnya menjaga kelestariannya di alam.

Pada tahun 2012, CI dan mitra termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Satuan Kerja Taman Wisata Perairan Anambas (Satker TWP Anambas), melakukan kegiatan Kajian Cepat Kelautan atau Marine Rapid Assessment Program (MRAP) untuk melihat keragaman terumbu karang dan ikan karang di Kepulauan Anambas. Kajian ini menemukan 578 spesies ikan karang dan 339 spesies terumbu karang. Hasil dari kajian ini menjadi dasar penyusunan rencana zonasi Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Anambas dan pembuatan rencana pengelolaan kawasan. 

Sementara di Natuna,CI melakukan survei pada bulan November 2015 dengan menyelami 14 titik di 11 pulau.Secara khusus survei yang dilaksanakan bersama dengan Balai Penelitian Perikanan Laut (BPPL) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini bertujuan untuk meneliti kondisi kesehatan terumbu karang dan ikan karang.

Survei ini menemukan terdapat 123 spesies ikan karang, 23 diantaranya merupakan indikator kesehatan karang. Hasil survei ini telah disampaikan kepada mitra pemerintah terkait dimana beberapa rekomendasi telah diberikan bagi perbaikan pengelolaan kawasan konservasi perairan Natuna. 

Rekomendasi dari para peneliti CI maupun BPPL yang berpartisipasi dalam survei ini telah disampaikan melalui presentasi kepada jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pemerintah kabupaten Anambas dan Natuna pada bulan Desember 2015 – secara umum rekomendasi yang diberikan menekankan perlunya peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat lokal dan pelaku bisnis, termasuk rekomendasi terkait pengembangan beberapa lokasi ekowisata yang potensial. 

Prof. Ali Suman, Kepala  BPPL, Balitbang – KKP menyatakan: "Dengan terlebih dahulu melakuka nkegiatan survei seperti ini yang berupaya untuk mengidentifikasi sejumlah kawasan konservasi perairan yang membutuhkan pengelolaan dan pemetaan awal, kita akan mampu mengimplementasikan pengelolaan yang lebih baik. Saya harap survei ini bisa menjadi dasar bagi Pemerintah Nasional untuk membangun kebijakan konservasi dan pengelolaan terumbu karang dan ikan karang, khususnya di Anambas dan Natuna.”

Editor: Dodo