Ganti Rugi Rp3 Juta Per KK Ditolak Warga Tembesi Buton

Ganti Rugi Rp3 Juta Per KK Ditolak Warga Tembesi Buton

Oleh : Harun al Rasyid

Selasa | 26-01-2016 | 14:18 WIB

Warga Tembesi Buton menggelar unjuk rasa menolak penggusuran. (Foto: Harun al Rasyid)

BATAMTODAY.COM, Batam - Sebelum dilakukan penggusuran, pihak PT Sandi Putra, salah satu yang mengklaim atas kepemilikan lahan, mendatangi warga Tembesi Buton untuk melakukan mediasi. Namun, pihak perusahan tersebut langsung mematok ganti rugi senilai Rp 3 juta per kepala keluarga (KK) dan tawaran itu ditolak warga.

Menurut Rusmono, Ketua RT 01 Tembesi Buton, jumlah tersebut menurut warga sangat tidak wajar, apalagi sudah menempati lahan itu sejak 20 tahun lalu. Berbagai jenis tanaman milik warga juga sudah ditanam diatas perkebunan mereka.

Bahkan, kata Rusmono, warganya bersikeras untuk tidak mau menerima pembayaran ganti rugi ataupun dialokasikan ke rumah kavling.

"Warga tak mau pindah dari sini. Dibayar atau dipindahkan ke kapling juga tak mau. Kalau mereka bayar 3 juta, kami bayar ke perusahaan itu (PT Sandi Putra-red) Rp 5 juta," tegas Rusmono di hadapan ratusan warga Tembesi Buton yang melalukan aksi penolakan penggusuran lahan, Selasa (26/1/2016).

Lanjut Rusmono, jika warga diharuskan membayar UWTO kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam, maka seluruh masyarakat Tembesi Buton siap untuk melunasi pembayaran itu. Sebab, selain sudah ditanami berbagi tanaman, wilayah tersebut mencakup hutan lindung yang sebenarnya tidak bisa dimusnahkan begitu saja.

"Warga Tembesi Buton siap bayar UWTO. Lagian ini kan hutan lindung sebagai peresapan air di untuk ATB. Kalau di sini digusur, mau minum air dari mana kita, semuanya kering," kata Rusmono.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Polsek Bintan Utara Bekuk Pelaku Spesialis Pencurian Rumah Kosong

Polsek Bintan Timur Bagikan Life Jacket Kepada Nelayan di Kampung Sei Enam Kijang

Hasil Penyidikan, Polisi Temukan Unsur Kelalaian dalam Laka Laut KM Samarinda di Perairan Anambas

Minimalisir Penyalahgunaan Aset, Sekda Anambas Instruksikan Pendataan Kendaraan Dinas

KPU Tanjungpinang Gelar Sosialisasi Peraturan Baru Pencalonan Kepala Daerah

Geledah Kantor RSUD Embung Fatimah, Penyidik Kejari Batam Sita 13 Dus Berisi Dokumen

22 Tahun Kelola Pelabuhan Batam Center, PT Synergy Tharada Ungkap Kekecewaan terhadap BP Batam

Kapal Tujuan Tarempa-Palmatak Tenggelam, 7 Penumpang Berhasil Dievakuasi

Wakapolda Kepri Buka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2024

Gelar Rapat di Pelabuhan Tanpa Izin, Nika Astaga: BUP BP Batam tidak Punya Etika

Warga Rempang Terus Bergeser, BP Batam Komitmen Kedepankan Pendekatan Humanis dan Persuasif

Laka Lantas di Jalan Toapaya Bintan, Dua Perempuan Dilarikan ke RUSP Kepri

KPU Tanjungpinang Gelar Sosialisasi Peraturan Baru Pencalonan Kepala Daerah

Implementasikan Program Subsidi Tepat Pertalite, Pertamina Buka Posko Pengaduan di Seluruh SPBU Batam

UMRAH Tanjungpinang dan DSI Gelar Forum Penyelesaian Sengketa Hukum Tanpa Pengadilan

Polsek Bintan Utara Bekuk Pelaku Spesialis Pencurian Rumah Kosong

Polsek Bintan Timur Bagikan Life Jacket Kepada Nelayan di Kampung Sei Enam Kijang

Hasil Penyidikan, Polisi Temukan Unsur Kelalaian dalam Laka Laut KM Samarinda di Perairan Anambas

Minimalisir Penyalahgunaan Aset, Sekda Anambas Instruksikan Pendataan Kendaraan Dinas

KPU Tanjungpinang Gelar Sosialisasi Peraturan Baru Pencalonan Kepala Daerah

Geledah Kantor RSUD Embung Fatimah, Penyidik Kejari Batam Sita 13 Dus Berisi Dokumen

22 Tahun Kelola Pelabuhan Batam Center, PT Synergy Tharada Ungkap Kekecewaan terhadap BP Batam

Kapal Tujuan Tarempa-Palmatak Tenggelam, 7 Penumpang Berhasil Dievakuasi

Wakapolda Kepri Buka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2024

Gelar Rapat di Pelabuhan Tanpa Izin, Nika Astaga: BUP BP Batam tidak Punya Etika

Warga Rempang Terus Bergeser, BP Batam Komitmen Kedepankan Pendekatan Humanis dan Persuasif

Laka Lantas di Jalan Toapaya Bintan, Dua Perempuan Dilarikan ke RUSP Kepri