Kata Nuryanto, Akhir Januari Presiden Putuskan Dualisme di Batam
Oleh : Ahmad Rohmadi
Rabu | 20-01-2016 | 18:40 WIB
penjabat-gubernur-nuryanto.jpg
Penjabat Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nuryanto.

BATAMTODAY.COM, Batam - Dualisme kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Kota (Pemko) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam masih terus dikaji oleh para pejabat di pemerintah pusat bersama dengan Presiden Joko Widodo.


Kendati sudah beberapa kali mengadakan rapat terbatas, sampai hari ini pemerintah belum menyampaikan secara resmi kepastian apakah akan mempertahankan status free trade zone (FTZ) Batam atau merubahnya menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam.

Penjabat Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nuryanto, yang menghadiri rapat terbatas di Istana Presiden menyampaikan, pada dasarnya Presiden Jokowi menginginkan agar persoalan ini segera diselesaikan.

"Pembahasan ini sudah yang kelima, mestinya sudah kelihatan kemana arahnya. Tapi yang jelas ada yang masih perlu dipertimbangkan," kata Nuryanto di Batam, Rabu (20/1/2015).

Nuryanto menjelaskan, akhir Januari 2016 ini, Presiden Jokowi akan memutuskan nasib Batam ke depan, namun ia katakan belum bisa menyampaikan opsi mana yang dipilih Presiden. Baca juga: Status FTZ Batam Diubah Jadi KEK dalam Bentuk Enclave

Yang jelas, menurutnya, keputusan Presiden tersebut ke depan ingin membuat Batam lebih baik lagi dari sekarang, baik dari segi ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat.

"Yang pertama ini akan diselesaikan dahulu wilayahnya, baru nanti kawasan industrinya apakah akan dibentuk KEK atau opsi yang lain kita juga belum tahu. Tapi akhir Januari ini Presiden akan memutuskan," jelasnya.

Editor: Dodo