MEA Berjalan, DPRD Batam akan Konsultasi ke Pemerintah Pusat Terkait IMTA

MEA Berjalan, DPRD Batam akan Konsultasi ke Pemerintah Pusat Terkait IMTA

Oleh : Ahmad Rohmadi

Rabu | 06-01-2016 | 14:47 WIB

Ketua Komisi II DPRD Batam, Yudi Kurnain.

BATAMTODAY.COM, Batam - Sebelum diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) merupakan dasar diperbolehkannya seorang warga negara asing untuk bekerja di perusahaan Indonesia.

Masa berlaku IMTA biasanya maksimum satu tahun tapi dapat diperpanjang, dan IMTA sendiri diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi RI dimana pengajuannya berdasarkan bukti pembayaran Dana Pengembangan Keahlian & Ketrampilan Kerja (DPKK).

Besaran yang harus dibayarkan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) biasanya sebesar USD 100 per bulan dan dibayarkan sesuai dengan masa berlaku izin kerja TKA tersebut. Dana IMTA juga menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah.

Namun, setelah berjalannya MEA pada 31 Desember 2015 lalu, tentu IMTA tersebut dipertanyakan apakah akan tetap dilanjutkan atau dihapuskan karena dengan mudahnya TKA bekerja di Indonesia.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Batam, Yudi Kurnain mengaku pihaknya bersama dengan anggota Komisi IV DPRD Batam akan segera berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait IMTA tersebut.

"Kita akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Tenaga Kerja, di Jakarta," katanya.

Nantinya, pihaknya akan menanyakan, apakah IMTA masih digunakan, atau sudah dibebaskan. Jika memang tetap, Yudi meminta agar PAD bisa naik, mengingat akan banyak tenaga kerja asing yang datang ke daerah-daerah di Indonesia.

"Harusnya naik. Asumsinya, kalau banyak yang datang, ya harus banyak juga IMTA-nya," pungkasnya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Pemkab Bintan Pastikan Layanan Kesehatan Tetap Jalan Saat Libur Nataru

Aksa Halatu Pertanyakan Pemberian Anugerah Sejumlah Tokoh pada HJB ke-195

Semangat Nataru, Perumnas Gelar Aksi Sosial dan Tawarkan Berbagai Promo Hunian

Natal 2024, Puan Ajak Masyarakat Nyalakan Lentera Kasih Perdamaian dan Toleransi

Target Pertumbuhan Ekonomi Era Prabowo Diprediksi Bakal Stuck di Angka 5 Persen

MAKI Dukung Penuh KPK Tetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka Penyuap Wahyu Setiawan

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Pemantauan Napiter Katagori Merah, Oranye dan Hijau di Indonesia

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Momen Kebersamaan yang Menginspirasi Dr Aqua Dwipayana dan Pensiunan PaSCHI-SBI

Naik 6,5 Persen, Ini Daftar 5 Provinsi dengan UMP 2025 Tertinggi

Disnaker Kepri Rampungkan Pembahasan UMP 2025 Sesuai Permenaker 16 Tahun 2024