Kepala PSKP Batam, Akhmadon, membenarkan penangkapan 4 kapal milik negara tetangga itu. "Iya, kita sudah tangkap 4 kapal berbendera Malaysia yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal diperairan kita, yaitu di Selat Malaka," kata Akhmadon kepada sejumlah awak media ketika menunjukkan keempat kapal tersebut.

Saat melakukan aktifitas ilegal fishing, katanya lagi, keempat kapal tersebut tidak dilengkapi dokumen-dokumen perizinan secara resmi dari Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, saat ditangkap, kapal penangkap ikan ini menggunakan alat tangkap trawl/pukat harimau, yang dilarang pengoperasiannya di wilayah WPP NRI.

"Mereka menggunakan trawl atau pukat harimau yang dilarang oleh pemerintah. Karena dapat merusak sumber daya kelautan dan perikanan," ujarnya.

Akibat pelanggaran tersebut, mereka dikenakan pelanggaran tindak pidana pasal 5 ayat 1 huruf, pasal 92 juncto pasal 26 ayat 1, pasal 93 ayat 2 juncto pasal 27 ayat 2, pasal 85 juncto pasal 9 ayat 1, UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

Dalam penangkapan tersebut, turut diamankan barang bukti berupa 4 unit kapal, berikut alat tangkap trawl, alat navigasi GPS, kompas, radio komunikasi dan ikan campuran hasil tangkapan.

Editor: Udin