Pembahasan KUA-PPAS APBD 2016, Pemko dan DPRD Batam Masih Saling Ngotot

Pembahasan KUA-PPAS APBD 2016, Pemko dan DPRD Batam Masih Saling Ngotot

Oleh : Ahmad Rohmadi

Rabu | 02-12-2015 | 14:28 WIB

Ketua DPRD Batam, Nuryanto.

BATAMTODAY.COM, Batam - Meskipun waktu hanya menyisakan satu bulan lagi untuk menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Batam 2016.

Pemerintah Kota (Pemko) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam ternyata masih juga belum menemui kesepakatan untuk ditandatangani bersama.

Ketua DPRD Batam, Nuryanto mengakui bahwa belum ada kesepakatan karena Pemko Batam mengabaikan usulan DPRD Batam, data KUA-PPAS yang diterima DPRD menurutnya terkesan seperti kesepakatan sendiri.

"Kesepakatan kan harus bersama. Pemko tidak bisa memaksakan kita, begitu juga sebaliknya," kata Nuryanto, Rabu (2/12/2015).

Dari KUA-PPAS yang diserahkan Pemko Batam menurutnya banyak pokok pikiran dari DPRD Batam, yang belum masuk, terutama dalam hal mensejahterakan rakyat.

Karena itu, pada agenda reses terakhir tahun 2015 ini menurutnya dilema bagi anggota DPRD, pasalnya janji yang disampaikan pada reses sebelumnya belum ada yang dijalankan.

"Dan pertanyaan yang selalu diusulkan masyarakat adalah selalu masalah yang sama. Kalau ini tidak diakomodir pada APBD 2016 bagaimana kami mempertanggungjawabkan kepada masyarakat," katanya lagi. Baca: Inilah Penyebab KUA-PPAS APBD Batam 2016 Molor Disahkan

Sementara Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, mengatakan, dalam undang-undang memang sudah diatur bahwa dalam penuyusunan APBD harus disepekati bersama antara lembaga legislatif dan lembaga yudikatif.

Meskipun belum ada kesepahaman anatara dua lembaga tersebut, Dahlan yakin APBD 2016 akan rampung sebelum memasuki tahun baru.

"Selama saya menjabat menjadi wali kota semua diketok pada akhir tahun. Belum pernah kayaknya melebihi batas waktu yang ditentukan," katanya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Timnas Indonesia Tekuk Arab Saudi 2-0, Dua Gol Disumbang Marselino

DPD RI Minta Hak Politik Rakyat Terjamin di Pilkada Serentak 2024

Ketua DPD RI Minta Kenaikan PPN 12 Persen Januari 2025 Ditunda

Program 3 Juta Rumah Ala Presiden Prabowo, Ambisi Besar, Risiko Terlalu Lebar dan tidak Realistis

Mendagri Apresiasi DPR RI atas Disahkannya Revisi UU Provinsi DKJ

Paripurna DPR Sahkan Revisi UU DKJ Jadi Undang-undang, Ada Tambahan Empat Pasal

Truk Pengangkut Ayam Tabrak Motor di Toapaya, Pengendara Terluka Parah

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Polsek Bintan Utara Tangkap Pelaku Curanmor di Tanjunguban, Barang Bukti Berhasil Diamankan

Ketua DPD RI Minta Program Transmigrasi Diintegrasikan dengan Program Food Estate

Tim NADI Sebut Drama Pembatalan Debat Oleh Ketua KPU Batam Rugikan Masyarakat

Polisi Bintan Gagalkan Upaya Bunuh Diri Pemuda Kijang Live di Tiktok

Perayaan HUT ke-5, Anis Matta Sebut Perjalananan Partai Gelora Sangat Indah, Penuh Romantika

Cagub Muhammad Rudi Ingin Sektor Wisata Belakang Padang Lebih Maju

Kodam Brawijaya dan Polda Jatim Perkuat Sinergi Pengamanan Pilkada Serentak 2024