Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I-VI Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

BATAMTODAY.COM, Batam - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Gusti Raizal Eka Putra mengatakan, ditengah masih tingginya ketidak-pastian ekonomi global akibat rencana kenaikan suku bunga The Fed Res AS, kondisi ekonomi Tiongkok melambat dan harga komoditas global yang masih menurun menyebabkan semakin tingginya ketidak-pastian, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia.

Namun, perekonomian Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,73 persen pada triwulan II 2015 yang sedikit meningkat dibandingkan pada triwulan sebelumnya sebesar 4,67 persen. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi Kepri menempati posisi tertinggi di regional Sumatera pada triwulan III 2015 yakni sebesar 5,72 persen. Hanya saja angka tersebut menunjukkan perlambatan, dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,25 pesen.

Selanjutnya, inflasi Kepri melaju lebih tinggi dari inflasi nasional dan menempati urutan kedua tertinggi di Sumatera. Jika sebelumnya Inflasi Kepri selalu lebih rendah dari nasional, namun pada triwulan III 2015, Kepri mencatat inflasi sebesar 8,30 persen lebih tinggi dari inflasi triwulan sebelumnya dan nasional yang masing-masing sebesar 8,21 persen dan  6,83 persen.

"Meskipun tinggi ketidak-pastian kondisi ekonomi global, namun daya tahan perekonomian Indonesia masih terjaga dan lebih baik dibandingkan negara-negara lain di regional. Kunci dari daya tahan tersebut salah satunya adalah kolaborasi kebijakan yang secara konsisten dikeluarkan oleh Pemerintah," terang Gusti, Selasa (1/12/2015) dalam diskusi panel Kondisi Terkini Perekonomian Kepri dan Implikasi Paket Regulasi Perpajakan dan Kepabeanan 2015 di kantor BI Kepri.

Sejak 9 September 2015 lalu katanya lagi, berbagai paket kebijakan jilid I – VI sudah dikeluarkan oleh Pemerintah. Bahkan Pemerintah menyatakan bahwa kedepan masih akan adalagi berbagai paket kebijakan jilid berikutnya yang tentunya diharapkan mampu memperkuat daya tahan dan dorongan bagi perekonomian Indonesia.

Konsistensi dikeluarkannya berbagai paket kebijakan ekonomi jilid I – VI tersebut berhasil membuat ekspektasi yang positif bagi masyarakat dan stake holders, baik itu di dalam maupun luar negeri. Rentetan kebijakan terkait percepatan perizinan, penurunan harga BBM, insentif pajak, deregulasi berbagai peraturan, skema upah, maupun skema KUR terbaru, diharapkan dapat dipenetrasikan dan direalisasikan juga secara konsisten di seluruh daerah, termasuk di Provinsi Kepri khususnya di Kota Batam.
 
"Sejak tahun 2013, kami (Bank Indonesia-red) juga secara konsisten mendorong 'Reformasi Struktural' bagi perekonomian Indonesia dalam menghadapi beberapa tantangan perekonomian yang cukup besar yang harus dihadapi. Diantaranya struktur ekspor Indonesia masih didominasi SDA. Defisit transaksi berjalan disebabkan ekspor SDA yang besar sementara harga komoditas turun kemudian inflasi relatif masih tinggi  dibanding negara-negara ASEAN lainnya," kata Gusti Raizal.

Tingginya inflasi volatile food dan administered price mempengaruhi pencapaian target inflasi Indonesia. Daya saing produk lokal Indonesia di luar negeri relatif masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain dan bahkan kinerja Indonesia paling lemah terjadi pada efisiensi pasar tenaga kerja.

Khusus di Provinsi Kepri, beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain infrastruktur pelabuhan dan kelistrikan yang terus dikembangkan, proses perizinan yang masih berpotensi dipercepat, biaya Tenaga Kerja relatif lebih tinggi dan masih terbatasnya perkembangan industri pendukung  sehingga content impor mencapai 90% dari nilai ekspor serta nilai tambah produk ekspor rendah.

"Selain itu, potensi adanya middle income trap bagi perekonomian negara berkembang yang menghambat 'lompatan' bagi ekonomi Indonesia menuju ke negara maju, juga merupakan salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian untuk dicarikan solusi bersama," tuturnya.

Oleh karena itu katanya lagi, berbagai paket kebijakan jilid I – VI tersebut perlu secara bersama-sama kita cermati, laksanakan dan diaplikasikan di Kepri maupun Batam secara khusus. Sehingga tugas dari para pengampu kebijakan di daerah untuk mampu secara efektif memberikan  penjelasan kepada pihak terkait dengan harapan paket kebijakan yang dikeluarkan berjalan dengan optimal.

Disisi lain, pelaku usaha juga diharapkan pro aktif untuk mengambil kesempatan sebagai pendukung berjalannya paket kebijakan secara optimal yang pada akhirnya berdampak positif bagi perekonomian Kepri dan kesejahteraan masyarakatnya.

Editor:  Udin

---