Kepri Akhirnya Dapat Jatah 3 Ribu Ton Beras Impor dari Pusat
Oleh : Roni Ginting
Rabu | 18-11-2015 | 13:12 WIB
Beras-Bulog.gif
Ilustrasi.

BATAMTODAY.COM, Batam - Penjabat Gubernur Provinsi Kepri, Agung Mulyana mengatakan Kepri mendapatkan jatah beras impor dari Pemerintah Pusat sebanyak 3.000 ton yang disalurkan melalui Bulog.

"Sebanyak 3.000 ton beras yang akan didatangkan ke Kepri," kata Agung Mulyana, belum lama ini.

Menurut Agung, jumlah tersebut hanya cukup hingga awal Desember mendatang karena jumlahnya relatif sedikit untuk ketahanan pangan di kawasan perbatasan.

"Perkiraan stok beras tersebut juga hanya cukup sampai 9 Desember mendatang," ungkap Agung.

Ia menambahkan, hingga saat ini masih mengusahakan agar Batam mendapatkan kuota impor beras langsung dari negara pengimpor.

"Apalagi, Batam berstatus Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang seharusnya bisa impor secara langsung," ujarnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana membeberkan minimnya stok pangan di provinsi kepulauan ini kepada anggota Komisi IV DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Kepri, Senin (2/11/2015).

"Dari hasil sidak dan data stok kebutuhan pangan di Kepri, beras yang ada di Bulog saat ini tinggal Raskin yang diperuntukan pada masyarakat miskin atau Rumah Tangga ‎Sasaran (RTS)," kata Agung. Baca: Penjabat Gubernur Kepri Beberkan Kekurangan Beras di Kepri ke Komisi IV DPR RI

Sedangkan kebutuhan beras untuk umum dan masyarakat menengah yang tidak masuk dalam RTS, saat ini stoknya sangat minim. Akibatnya, harga beras di Kepri, yang memang bukan penghasil kebutuhan pokok ini mulai merangkak naik. 

"Provinsi Kepri ini bukan merupakan daerah penghasil beras yang mempunyai sawah dan irigasi. Dan di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone), yang memang ada pembebasan, juga dilakukan penyekatan akibat tidak adanya kuota dan izin dari pusat," ujarnya. 

Akibat dari penyekatan ini, kata Agung, beras tidak tidak bisa masuk, sehingga antisipasi ketersediaan stok beras di Kepri saat ini sangat minim. Hal ini yang membedakan antara kawasan Jawa dengan Kepri. 

"Dalam hal kebutuhan pokok, kalau satu provinsi mengalami kekurangan kebutuhan stock pangan dapat dipasok dari daerah dan provinsi lain. Tapi di Kepri malah tidak bisa," kata Agung.

Akibatnya, yang menjadi kekkhawatiran pemerintah daerah, tambah Agung, dari hal teknis masalah beras ini, takut menjadi permasalahan politis, khususnya dalam menyambut Pilkada, Natal dan Tahun Baru, serta menjelang Musim Angin Utara, yang menyebabkan tingginya gelombang laut di Kepri.

"Secara khusus, dalam mengantisipasi kekurangan pangan, khususnya beras di Kepri ini, kami sudah sampaikan dan minta pemenuhan dengan kuota yang kami ajukan ke Kementerian Perdagangan, namun hingga November 2015 belum ada jawaban," ujarnya. 

Editor: Dodo