Pemerintah Anggarkan Rp 28,5 Miliar Bangun Wilayah Perbatasan
Oleh : Ahmad Rohmadi
Selasa | 03-11-2015 | 11:44 WIB
agung-perbatasan.jpg
Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana Saat membuka acara Rapat fasilitasi koordinasi pengelolaan sarpras di perbatasan antar negara dan pulau kecil terluar tahun anggaran 2015. (Foto: Ahmad Rohmadi)

BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) fokus membangun sarana dan prasarana di pulau perbatasan untuk menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang wilayahnya terdiri banyak pulau dan berbatasan langsung dengan negara tetangga juga menjadi salah satu prioritas pembangunan.

Penjabat Gubernur Kepri yang sekaligus Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Agung Mulyana menyampaikan sarana dan prasana tersebut diantaranya adalah balai pembatasan, rumah dinas, puskesmas, dan juga mess persinggahan.

"Ini bertujuan untuk penanda bahwa pulau-pulau itu bagian dari wilayah NKRI," kata Agung saat membuka rapat fasilitas koordinasi pengelolaan sarpras di perbatasan antar negara dan pulau kecil terluar tahun anggaran 2015, Senin (2/11/2015) malam.

Agung juga menargetkan pada Desember 2015 semua proyek dari dana tugas pembantuan (TP) yang dianggarakan sebesar Rp 28,5 miliar selesai dikerjakan. Sedangkan pada tahun 2016 TP yang dianggarkan sebesar Rp 20 miliar.

Sedangkan, Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Kepri, Edi sopyan menyampaikan bahwa hampir seluruhnya pulau perbatasan di Kepri mendapatkan bantuan tersebut.

"Seperti Kabupaten Kepulauan Anambas, Natuna, Karimun, Bintan dan juga Batam," katanya.

Menurutnya menjadi salah satu tugas pihaknya untuk mencermati 66 kecamatan yang ada di Kepri untuk meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Editor: Dodo