BKD Lingga Tak Segan Tindak ASN yang Terlibat Politik Praktis

BKD Lingga Tak Segan Tindak ASN yang Terlibat Politik Praktis

Oleh : Nur Jali

Kamis | 08-10-2015 | 17:45 WIB

Ilustrasi.

BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lingga berjanji akan menindak tegas Aparatur Sipil Negara yang terbukti berpolitik praktis, dengan terang-terangan mendukung salah satu calon kepala daerah. Instansi ini menyatakan telah membuat surat edaran ke semua SKPD di Pemerintahan Kabupaten Lingga tentang larangan berpolitik praktis bagi ASN.

"Kemarin edaran Sekda untuk larangan berpolitik praktis yang diteruskan BKD kepada semua ASN di Lingga sudah kita sampaikan, mereka juga tahu itu," kata Syamsudi, Kepala BKD Lingga kepada BATAMTODAY.COM, Kamis (8/10/2015).

Surat tersebut berdasarkan edaran dari menteri terkait sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara termasuk didalamnya larangan untuk berpolitik praktis dalam pemilu. "ASN memang memiliki hak pilih berbeda dengan TNI dan Polri, namun ASN harus tetap bersikap netral dan tidak boleh terlibat langsung dengan politik praktis," kata dia.

Pelanggaran untuk politik praktis ini merupakan pelanggaran berat, dan sanksinya tidak main-main. Oknum yang terlibat tersebut dapat dikenakan sanksi penurunan pangkat atau golongan, pemberhentian dengan hormat, penundaan kenaikan pangkat sampai diberhentikan tidak hormat.

" Pemberian sanksi ini nanti akan dikaji sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, bisa saja langsung dipecat, jika pelanggarannya fatal" ujarnya.

Syamsudi mengimbau kepada para Aparatur Sipil Negara yang sudah ditugaskan untuk mengabdi kepada negara, harus mampu bersikap netral dan tidak melakukan politik praktis karna dampak dari pelanggaran ini tidak main-main.

Jika masyarakat menemukan ada Aparatur Sipil Negara yang secara terang-terangan berpolitik praktis dapat melaporkan hal ini, khususnya ASN yang berada di bawah naungan BKD Lingga.

"Prosedur pelaporannya nanti, jika ditemukan bukti ada PNS yang terlibat masyakat langsung saja melaporkan ke Panwaslu, nanti Panwaslu yang akan menyampaikan ke BKD, setelah itu baru kita bisa bertindak," ungkapnya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Usai Jadi Jurkam Prabowo, Rafi Ahmad Jadi Amunisi Baru Bagi Paslon ASLI

Move On dari Kekalahan Lawan Jepang, Sandy Walsh Langsung Fokus Laga Indonesia vs Arab Saudi

Tim NADI Sebut Drama Pembatalan Debat Oleh Ketua KPU Batam Rugikan Masyarakat

Catat Kehadiran Pegawai Secara Real Time, Rutan Batam Luncurkan Sistem Absensi 'Tangkap'

Penggemar Tinju Dunia Sedih Lihat Mike Tyson Kalah Mengenaskan dari Jake Paul

MotoGP Barcelona, Pecco Amankan Pole Position, Martin Posisi Keempat

Perpat Tanjungpinang Tuntut Organisasi Lain Hentikan Penggunaan Nama dan Atribut Tanpa Izin

Truk Pengangkut Ayam Tabrak Motor di Toapaya, Pengendara Terluka Parah

Polres Bintan Ungkap Kasus Dugaan Perdagangan Orang di Tanjunguban

Pria 49 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa Dalam Mobil Terparkir di Depan SPBU Tembesi

Balpres Masuk Batam Pakai Kontainer, PR Polisi Ungkap Importir, Ekspedisi dan Oknum Aparat Terlibat

Ketua DPD RI Minta Program Transmigrasi Diintegrasikan dengan Program Food Estate

Drama Debat Kedua Pilkada Batam, Ketegangan Antara Paslon dan Sikap KPU Dipertanyakan

Deretan Artis Ramaikan Kampanye Paslon ASLI-SAYANG, Rafi Ahmad dan Atta Halilintar Bikin Histeris di Batam

Pastikan Kesiapan Logistik Pilkada 2024, Karo Ops Polda Kepri Kunjungan Asistensi ke Karimun