Program Bazaar Sembako Murah di Batam Dinilai Tak Tepat Sasaran
Oleh : Ahmad Rohmadi
Rabu | 09-09-2015 | 13:57 WIB
rdp-setdako.jpg
Rapat dengar pendapat antara Komisi II DPRD dengan Setda Kota Batam.

BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota Komisi II DPRD Batam mengkritisi program bagian ekonomi Pemerintah Kota Batam terkait bazaar sembako murah yang menghabiskan dana sekitar Rp 3 miliar.

Pasalnya program bazaar sembako murah tersebut dinilai  tidak tepat sasaran karena banyak diterima warga yang berduit dibandingkan dengan warga yang tidak mampu atau yang seharusnya berhak menerima paket sembako tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Batam, Budi Mardianto mangaku kerap melihat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan membawa mobil mendapatkan paket sembako murah.

"Inikan tidak tepat sasaran, sering saya lihat PNS bawa sepuluh paket dimasukkan di mobilnya" kata Budi pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi II DPRD Batam, Selasa (8/9/2015).

Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan tidak setuju dengan program tersebut karena menurutnya hal itu tidak mendidik masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi II DPRD Batam lainnya Idawati Nursanti bahwa ia pernah mendapatkan informasi di salah satu kecamatan para pegawainya mendapatkan jatah sembako murah.

Ia juga menyoroti anggaran di Setkretariat Daerah (Setda) yang paling tinggi berada di bagian ekonomi. Hal itu dikarenakan adanya bazaar sembako yang dilakukan setiap tahun oleh Pemko Batam.

Menurutnya penambahan anggaran yang diminta bagian ekonomi pada APBD Perubahan terutama dalam program bazar sembako sangat tidak masuk akal.
 
Dimana pada kurun waktu delapan bulan, Pemko Batam dapat melakukan program bazar sembako selama dua kali dengan anggaran sekitar Rp3 miliar dan total sembako yang dibagikan sekitar 43 ribu.

"Dan anehnya pada APBD Perubahan bagian ekonomi kembali meminta penambahan anggaran Rp3 miliar untuk program yang sama sedangkan sisa waktu kita tinggal tiga bulan," kata Ida.

Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Agussahiman yang dikonfirmasi seusai rapat mengakumengusulkan kembali program tersebut karena saat ini banyak pekerja yang diberhentikan dari pekerjaannya.

Selain itu angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang di survei tripartit sudah mencapai angka Rp2,8 juta. "Tingginya inflasi juga menjadi alasan kita melakukan (bazaar) ini," jelasnya.

Agussahiman juga mengaku angka R p3 miliar yang diajukan pihaknya sangat realistis. Ini dilihat dari angka pengangguran yang cukup tinggi dan survei angka KHL yang cukup melonjak.

Disinggung terkait pembagian yang tidak tepat sasaran, dia mengaku belum mendapatkan laporan adanya PNS yang mendapatkan sembako murah. 

"Kan banyak yang nerima, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta para Kabag pasti susah untuk memonitor. Mungkin ada yang usil," dalihnya.

Namun jika benar kedapatan PNS menerima paket sembako murah tersebt pihaknya mengaku akan memberikan sanksi yang tegas.

Editor: Dodo

Berita Lainnya

Stakeholder Pariwisata Daerah Didorong Segera Bentuk Manajemen Krisis Kepariwisataan

20-04-2024 | 14:24 WIB

Kemenperin Siapkan Antisipasi Dampak Situasi Geopolitik Dunia bagi Sektor Industri

20-04-2024 | 13:04 WIB

KKP Sokong Pengembangan Ratusan UMKM Perikanan Potensial di 12 Provinsi, Termasuk Kepri

20-04-2024 | 11:04 WIB