Pengangkatan 1,1 Juta CASN 2024, Menteri PANRB Dorong Instansi Percepat Penetapan NIP

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mempercepat proses pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) Tahun Anggaran 2024.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, mendorong instansi Pemerintah Pusat dan Daerah agar segera menyelesaikan pemberkasan dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) maupun NIP Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK).

Rini menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penetapan Surat Keputusan (SK) CPNS dan PPPK Formasi Tahun 2024 yang digelar secara daring pada Rabu (16/4/2025). Rapat ini diikuti seluruh instansi pemerintah yang membuka formasi CASN tahun ini.

"Kami memerlukan komitmen konkret dari setiap instansi untuk segera menetapkan SK pengangkatan. Proses ini penting untuk mendukung kelancaran penataan birokrasi nasional," tegas Rini, demikian dikutip laman KemenPANRB.

Kementerian PANRB mencatat, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 19 Maret 2025, total estimasi CASN yang akan diangkat mencapai lebih dari 1,1 juta orang. Rinciannya, sebanyak 179.025 CPNS, 677.593 PPPK tahap I, dan sekitar 328.515 PPPK tahap II yang saat ini masih dalam proses seleksi.

Rini menegaskan bahwa afirmasi terhadap pegawai non-ASN hanya berlaku hingga rekrutmen CASN 2024, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Setelah itu, seluruh pengadaan ASN akan mengikuti sistem merit secara murni berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

"Kebijakan ini membuka kesempatan yang lebih adil dan transparan bagi semua warga negara untuk menjadi bagian dari birokrasi yang profesional," ujarnya.

Rini juga meminta agar seluruh tahapan pengangkatan dapat diselesaikan tepat waktu. Pengangkatan CPNS ditargetkan tuntas paling lambat Juni 2025, sementara PPPK seluruhnya harus selesai paling lambat Oktober 2025, menyesuaikan kesiapan masing-masing instansi.

Selain itu, Rini mengimbau instansi agar tidak lagi merekrut pegawai non-ASN dan segera menyediakan anggaran serta fasilitas pendukung. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang tepat agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan menyeluruh.

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan bahwa dari 542 instansi yang mengadakan seleksi CPNS, 374 telah menerbitkan NIP dan 32 instansi telah mengeluarkan SK pengangkatan. Sementara itu, dari 612 instansi yang membuka formasi PPPK tahap I, 436 telah menerbitkan NIPPPK dan 44 instansi telah menetapkan SK pengangkatan.

Kepala Staf Kepresidenan, AM Putranto, mengapresiasi percepatan ini dan menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan Asta Cita poin ke-7, yaitu penguatan reformasi birokrasi dan penegakan hukum secara profesional. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang mempertimbangkan aspek fiskal dan mitigasi risiko secara matang.

"Rekrutmen ASN yang berbasis sistem merit mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan bebas dari praktik korupsi," tutup Putranto.

Editor: Gokli

---