DePA-RI dan Beijing Lawyers Association Jalin Kerja Sama Advokat Internasional

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) menjalin kerja sama dengan Beijing Lawyers Association (BLA), organisasi advokat terbesar di Tiongkok. Kerja sama ini ditandai dengan kunjungan delegasi BLA ke Jakarta, Rabu (9/4/2025), sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antarorganisasi profesi hukum kedua negara.

Delegasi yang berjumlah 11 orang ini dipimpin langsung oleh Presiden BLA, Liu Yanling. Dalam kunjungan kehormatan tersebut, Liu menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari jajaran DePA-RI dan menyatakan kebanggaannya dapat bermitra dengan organisasi yang dipimpin oleh advokat senior TM Luthfi Yazid.

"Ini merupakan momen penting untuk membuka ruang kerja sama antara komunitas hukum di Tiongkok dan Indonesia. Kami merasa terhormat," ujar Liu dalam pertemuan tersebut.

Para delegasi berasal dari sejumlah firma hukum terkemuka di Tiongkok dan kawasan Asia Pasifik, termasuk King & Wood Mallesons, Beijing DHH Law Firm, dan Beijing Global Law Office. Mereka disambut oleh pengurus pusat DePA-RI serta para ketua DPD dari berbagai provinsi seperti Jakarta Raya, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, hingga Kalimantan Selatan.

Ketua Umum DePA-RI TM Luthfi Yazid mengungkapkan, kerja sama ini mencakup program pertukaran advokat antara Indonesia dan Tiongkok, termasuk magang di firma-firma hukum, penyelenggaraan seminar, penelitian, dan publikasi bersama di bidang hukum.

"DePA-RI berkomitmen membangun kerja sama internasional yang berkelanjutan, tidak hanya dengan Tiongkok, tapi juga dengan negara-negara lain seperti Jepang, Inggris, Amerika, Belanda, dan kawasan Timur Tengah," ujar Luthfi, yang juga dikenal sebagai penasihat hukum pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2019 dan 2024.

Luthfi menambahkan bahwa kerja sama ini penting mengingat banyaknya perusahaan Tiongkok yang kini beroperasi di Indonesia di sektor-sektor strategis seperti pertambangan, transportasi, dan perkebunan. Namun, ia mencermati masih adanya sejumlah persoalan seperti isu lingkungan, ketenagakerjaan, hingga korupsi yang kerap menjadi tantangan.

"Harus ada solusi yang adil dan berbasis hukum agar investasi dari Tiongkok dapat berjalan lancar serta menguntungkan kedua pihak," kata Luthfi yang juga menjadi anggota Kelompok Kerja Mediasi di Mahkamah Agung RI.

Melalui kolaborasi ini, DePA-RI berharap dapat turut mendorong iklim investasi yang sehat serta memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan hukum internasional.

Editor: Dardani

---