Mendagri Imbau Perum Bulog Serap Hasil Panen yang Untungkan Petani

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Selama bulan Maret hingga April 2025, sejumlah daerah di Indonesia diprediksi mengalami puncak panen komoditas pangan, khususnya jagung dan beras.

Peluang ini dinilai perlu dimanfaatkan oleh sejumlah pihak, khususnya Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga yang menguntungkan petani. Dengan demikian, cadangan pangan dapat terpenuhi sehingga negara tidak perlu melakukan impor.

"Itu jugalah menjadi salah satu pentingnya, selain Bulog, kekuatan lain yang diharapkan Bapak Presiden untuk bisa menyerap adalah koperasi," ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Antisipasi Cuaca Ekstrem Periode Idulfitri 1446 Hijriah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (10/3/2025).

Mendagri menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto berharap, selain Bulog, koperasi merah putih yang direncanakan dibangun di setiap desa bakal mampu menyerap produksi hasil panen para petani. Adapun cadangan pangan tersebut dapat disimpan sehingga bisa dimanfaatkan pada musim kemarau mendatang.

Oleh karena itulah, Mendagri mengajak para kepala daerah untuk membantu menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada pemerintah desa. Pasalnya, dengan adanya koperasi merah putih, hasil panen yang selama ini belum terserap maksimal akan dapat dioptimalkan oleh koperasi.

Mendagri menekankan pentingnya hasil panen petani diserap oleh Perum Bulog atau koperasi tersebut. Sebab jika tidak, dikhawatirkan produksi pangan akan lebih banyak diserap oleh tengkulak dan perantara, yang dapat mempengaruhi harga pasar dan berisiko merugikan petani.

Dalam rapat tersebut, Mendagri menjelaskan, saat ini Indonesia mengalami deflasi secara year on year (YoY) sebesar 0,09. Kendati demikian, dari sisi komoditas makanan, minuman, dan tembakau, angkanya mengalami inflasi sebesar 2,25 persen.

Dengan angka tersebut, para petani, nelayan, hingga pabrik dinilai tidak terdampak terlalu dalam. Hal ini karena harga-harga pada komoditas tersebut masih mengalami kenaikan.

Sedangkan dari sisi komoditas yang harganya diatur pemerintah (administered price) terjadi deflasi sebesar 12,08 persen. Hal ini, kata Mendagri, terjadi lantaran adanya kebijakan pemerintah yang memberikan diskon 50 persen bagi pengguna listrik.

"Nah, ini artinya deflasi yang katakanlah cukup baik. Karena daya beli masyarakat ada, makanan minuman tembakau masih naik, tapi suplai mencukupi. Ditambah dengan subsidi pemerintah kepada pengguna listrik 2.200 watt [sebesar] 50 persen," tandasnya.

*Potensi Cuaca Ekstrem*

Dalam kesempatan ini, Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengambil langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan negara hadir di tengah masyarakat, terutama yang terdampak bencana alam.

"Jangan membiarkan masyarakat, mereka bekerja sendiri. Negara harus hadir dan kehadiran negara itu yang paling utama. Untuk jangka pendek, yang paling utama adalah kita harus tahu tentang prediksi [cuaca] apa yang akan terjadi," ujar Mendagri.

Mendagri mencontohkan, di negara lain peristiwa bencana alam juga terjadi. Namun hal itu mampu diantisipasi dengan baik sehingga jumlah korban dapat diminimalkan. Oleh karena itu, Mendagri meminta Pemda untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

Selain itu, untuk jangka panjang, daerah-daerah yang terdampak bencana didorong untuk mendiskusikan skema terbaik dalam menghadapi potensi bencana.

"Yang paling penting adalah informasinya (prediksi terjadinya cuaca ekstrem) akurat dan kita cepat mensiagakan kekuatan kita," imbuhnya.

Di sisi lain, Mendagri mendorong Pemda untuk memanfaatkan informasi cuaca yang disediakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Secara khusus, ia meminta daerah yang memiliki dinas terkait agar berkoordinasi dengan BMKG guna mendapatkan informasi prakiraan cuaca yang valid, sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan dengan lebih baik.

Pada forum yang sama, Mendagri juga mengimbau Pemda untuk memastikan kelancaran pelaksanaan mudik. Berdasarkan Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) beberapa waktu lalu, telah disusun kebijakan untuk mengurai kepadatan arus mudik Hari Raya Idulfitri dan Hari Suci Nyepi.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah pemberlakuan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 24–27 Maret 2025. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan pemudik pada hari tertentu.

"Nah ini silakan setiap daerah, setiap kementerian/lembaga diminta untuk mengatur masing-masing. Setiap dinas bisa mengatur, yang penting pekerjaan-pekerjaan tetap berjalan," lanjutnya.

Mendagri menekankan, Pemda harus memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal selama pelaksanaan WFA. Selain itu, Pemda juga harus memastikan kelancaran arus mudik dengan berbagai langkah, seperti memastikan infrastruktur jalan layak dilalui kendaraan, menata potensi pasar tumpah yang dapat mengganggu lalu lintas, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya kepadatan pemudik di titik-titik tertentu.

"Dermaga, pelabuhan, juga perlu dicek. Jangan sampai over kapasitas, terutama di dermaga-dermaga kecil. Kemudian banyak kejadian sudah [pernah terjadi], seperti peristiwa [kecelakaan] di Danau Toba dan lain-lain, kita upayakan jangan sampai terjadi," tandasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan serta Kesiapsiagaan Basarnas Ribut Eko Suyatno, serta para pimpinan tinggi kementerian/lembaga terkait.

Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta pejabat terkait di lingkungan Kemendagri.

Editor: Surya

---