DPD RI Siap Berkolaborasi dengan Kepala Daerah
Oleh : Irawan
Kamis | 20-02-2025 | 20:44 WIB
Sultan_Najamudin_Istana.jpg
Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin engikuti acara Pelantikan Kepala Daerah di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (20/2/2025) (Foto: istimewa)

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengatakan lembaga yang dipimpinnya akan terus untuk berkolaborasi dengan semua stakeholder terutama pemerintah daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

Hal ini disampaikannya usai mengikuti acara Pelantikan Kepala Daerah di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (20/2/2025).

"Esensi perjuangan politik DPD RI adalah sebagai alat politik Pemda dan masyarakat daerah. Sehingga kami pastikan semua Anggota DPD RI siap berkolaborasi dengan para kepala daerah baik Gubenur, Bupati dan walikota yang baru saja dilantik," tegas Sultan.

Secara kelembagaan, ujarnya, DPD RI memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan yang juga bisa dijadikan instrumen politik untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah.

DPD RI periode kali ini ingin fokus memberikan pertimbangan dan pengawasan pada hal-hal yang terkait dengan otonomi daerah sesuai pasal 22D dan 22E konstitusi.

"Sehingga Kami ingin posisi dan peran DPD dipertegas dan diperjelas dalam mendukung pembangunan di daerah. DPD adalah jembatan aspirasi politik Pemda dan merupakan alat pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan anggaran transfer pusat ke daerah (TKD)," katanya.

Lebih lanjut, Sultan menyampaikan selamat atas dilantiknya semua Kapala daerah secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia berharap semua pihak patut berbangga karena untuk pertama kalinya dalam sejarah kepala daerah dilantik secara serentak di Istana negara oleh kepala negara dan kepala pemerintahan.

"Kami melihat hal ini menunjukkan adanya keinginan politik presiden Prabowo untuk menghimpun semua kekuatan nasional di daerah untuk berkolaborasi, bergotong royong mensukseskan semua program pemerintah. Dan tentunya untuk mempertegas prinsip kesatuan nasional dalam sistem pemerintahan presidensial,"pungkasnya.

Editor: Surya