Kejati Kepri Gelar Rakor Optimalisasi Devisa Negara di Sektor Kemaritiman

BATAMTODAY.COM, Batam - Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri), Teguh Subroto memimpin rapat koordinasi (Rakor) lintas instansi untuk membahas optimalisasi devisa negara melalui sektor kemaritiman di Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Kantor Kejari Batam, Kamis (23/1/2025).

Dalam paparannya, Kajati Kepri menyoroti kendala terkait perizinan labuh jangkar kapal di wilayah Kepulauan Riau yang dinilai kurang efisien dibandingkan Singapura. Sistem manual, kurangnya integrasi antar-stakeholder, serta tidak adanya kepastian biaya dan hukum menyebabkan pemilik kapal lebih memilih berlabuh di perairan Singapura. Hal ini berdampak pada minimnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kemaritiman. Pada tahun 2024, PNBP sektor ini di Kepri hanya mencapai 2,14% dari 130.000 kapal yang melintas di wilayah tersebut.

Untuk mengatasi persoalan ini, Kajati Kepri menggagas beberapa inovasi, di antaranya:
1. Pembentukan Kantor Perizinan Labuh Jangkar Terpadu lintas sektoral (satu atap) dengan pengawasan aktif oleh Kejaksaan.
2. Integrasi aplikasi digital untuk pelaksanaan dan pengawasan labuh jangkar lintas sektoral.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan lalu lintas kemaritiman.

Kajati Kepri juga memperkenalkan rencana pengembangan Command Center Marine Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Platform ini akan dilengkapi dengan fitur real-time monitoring aktivitas kapal, pelacakan menggunakan teknologi AIS, marine radar untuk mendeteksi kapal ilegal, serta sistem peringatan dini untuk aktivitas abnormal di area labuh jangkar.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai pimpinan instansi terkait, termasuk Dinas Perhubungan Kepri, KSOP, Bea Cukai, Imigrasi, dan Konsultan IT Kemaritiman. Semua peserta menyatakan dukungannya terhadap gagasan yang disampaikan. Rakor menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain:
1. Pembentukan Satgas atau Kantor Perizinan Labuh Jangkar Kapal secara terpadu melalui Memorandum of Understanding (MoU).
2. Pembangunan aplikasi terintegrasi untuk pelaksanaan dan pengawasan labuh jangkar.
3. Peningkatan sarana prasarana pengawasan kemaritiman.
4. Pelaksanaan rapat lanjutan untuk memantapkan langkah-langkah inovasi tersebut.

Rakor ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya pada 20 Januari 2025 di Ruang Command Center Maritim Adhyaksa, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Kajati Kepri berharap langkah-langkah inovasi ini dapat meningkatkan kontribusi sektor kemaritiman terhadap PNBP hingga mencapai minimal 20% dari jumlah kapal yang melintas di perairan Kepri.

"Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak. Mari kita bersama-sama mengoptimalkan potensi besar dari sektor kemaritiman untuk meningkatkan devisa negara," tutup Kajati.

Editor: Yudha

---