Ombudsman RI Awasi Langsung Pembagian Bantuan Beras kepada 489 Warga Batu Merah

BATAMTODAY.COM, Batam - Ombudsman RI mengawasi langsung pembagian Bantuan Sosial (Bansos) berupa beras Bulog seberat 10 Kilogram per KK kepada 489 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam.

Acara penyerahan bantuan yang dimulai sekira pukul 07.45 WIB di Kantor Lurah Batu Merah ini, dihadiri langsung oleh Tim Ombudsman RI, Ombudsman Kepri, Tim Badan Pangan Nasional, perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepri Kepala Bulog Batam, dan Tim dari Pegawai Kantor Pos sebagai operator.

Anggota Ombudsman RI, Yeka H Fatika, menyampaikan pembagian beras Bulog sebanyak 10 Kg per KK ini merupakan program Pemerintah Indonesia yang telah mengambil kebijakan hingga Desember 2024 dan akan disalurkan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

"Salah satu tujuannya adalah membantu warga miskin dan menekan inflasi," ucap Yeka, usai acara penyerahan bantuan, di Kantor Lurah Batu Merah, Selasa (25/6/2024).

Yeka menjelaskan, terkait temuan yang didapati pada pembagian beras di kawasan Batu Merah ini di antaranya permasalahan data penerima. Menurutnya, dari 489 warga penerima manfaat, ada sekitar 50 warga yang seharusnya sudah tidak layak lagi untuk menerima bantuan beras tersebut dan seharusnya diganti dengan warga lain yang lebih layak untuk menerimanya.

"Kalau potensi ada sekitar 300 warga. Memang dalam permasalahan data ini sangat krusial bisa menimbulkan permalasahan bagi warga penerima manfaat," ungkap Yeka.

Untuk itu, Yeka meminta kepada pihak Kelurahan Batu Merah untuk melakukan pendataan ulang bagi warga yang betul-betul pantas menerima bantuan pangan ini. Sehingga apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat terkait bantuan pangan itu bisa tepat sasaran.

"Maka itu, kami minta kepada Pak Lurah untuk melakukan pendataan ulang, kalau hari ini dimulai pendataan itu, maka pada bulan Agustus 2024 nanti, data penerima sudah berubah," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Plt Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan dari Badan Pangan Nasional, Indra Wijayanto, menyebutkan saat ini cadangan pangan Pemerintah Pusat yang berupa beras ada sekitar 1,6 juta ton, kesemuanya akan disalurkan ke seluruh Indonesia.

"Untuk bantuan beras gratis itu 10 Kg per KK, akan tetapi ada bantuan lainnya seperti SPHP yang ukurannya 5 Kg dan ada juga bantuan bencana alam," kata Indra.

Indra menjelaskan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) merupakan program pemerintah yang dijalankan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 55 ayat (1).

Program SPHP ini bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen. Dalam hal ini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) merupakan lembaga pemerintan yang menjadi penyelenggara program SPHP sesuai sasaran stategis yang telah ditentukan.

Sementara Perum BULOG ditugaskan oleh Bapanas untuk melaksanakan program SPHP sesuai dengan Surat Kepala Bapanas Nomor 02/TS.03.03/K/1/2023 perihal Penugasan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen.

"Kalau kita disini masuk pada wilayah dua, HET SPHP itu berada diharaga Rp 13.100 per kilogram. Kalau ada yang menjual diatas harga itu segera laporkan," tegas Indra.

Untuk itu, baik Indra maupun Yeka meminta kepada para pedagang beras agar tidak mempermainkan harga pasar, khususnya komoditas beras. Sebab, mulai Juni 2024, bantuan beras tidak lagi dilakukan setiap bulan, melainkan diselang-seling setiap bulannya. "Maka itu kami minta kepada para pedagang agar jangan nakal, kalau menaikkan harga maka kami akan guyur lagi beras Bulog di pasaran," tegas Yeka dan dan diamini oleh Indra Wijayanto.

Editor: Gokli

---