Edukasi Nonton Film Sesuai Usia, LSF Gelar Sosialisasi Gerakan Sensor Mandiri di Batam

BATAMTODAY.COM, Batam - Lembaga Sensor Film (LSF) Indonesia menggelar sosialisasi gerakan nasional budaya sensor mandiri di Provinsi Kepri. Edukasi ini dipusatkan di Hotel Swissbel Harbour Bay Batam, Selasa (11/6/2024).

Sejumlah narasumber dihadirkan dari LSF Jakarta dan dihadiri beberapa mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Provinsi Kepri.

Sekretaris Komisi lll LSF Indonesia, Mukayat Al-Amin, menyampaikan sosialisasi kali menitip beratkan pada sensor mandiri. Di mana, masyarakat diminta untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada orang-orang terdekat terkait pengelompokan film sesuai dengan usia.

"Hal yang utama kita sampaikan disini terkait pengelompokan film sesuai dengan usia, seperti 13+, 18+ dan 21+," ujar Mukayat, usai acara sosialisasi.

Dijelaskannya, ada pengaruh positif dan negatif pada setiap film, untuk itu, pengelompokan sesuai dengan usia sangat penting dilakukan. Ia mencontohkan banyaknya adegan kekerasan, seksualitas serta tampilan rokok dan minuman keras pada film dewasa. Menurutnya bila hal ini tidak di antisipasi oleh masyarakat, akan berdampak buruk pada anak dibawah umur yang ikut menonton film tersebut.

"Di sini lah diperlukan edukasi dan sensor mandiri bagi masyarakat terhadap orang terdekat," imbuhnya.

Meski ada dampak positif pada setiap film, Mukayat melanjutkan, bila tidak dibarengi dengan agenda edukasi dari orang terdekat terhadap anak dibawah umur,maka dampak negatif akan lebih dominan diterima oleh anak.

"Saat ini, lebih dari 41 ribu judul film dan iklan yang masuk sensor. Dan itu didominasi oleh adegan kekerasan, seksual penistaan agama dan isu sara. Kalau detailnya, kita harus lihat data dulu," ungkap Mukayat.

Terhadap pembuatan konten mandiri, LSF juga meminta kepada masyarakat, agar lebih bersifat edukasi ketimbang hanya mencari sensasi semata. "Inilah pentingnya yang namanya sensor mandiri. Buatlah konten yang edukatif sehingga masyarakat yang menerima informasi dari konten itu bisa memberi manfaat," harapannya.

Terkait banyaknya link film yang masuk ke wilayah internet Indonesia secara ilegal dan tanpa membayar pajak, Mukayat menyebutkan, kalau hal tersebut adalah wewenang Kementrian Kominfo. "Kalau wewenang Kominfo, memang Indonesia menjadi semacam pasar link-link film ilegal atau yang berbau pornografi. Akan tetapi hal tersebut wewenang dari Kominfo. Kita juga berharap agar wilayah internet kita bisa bersih dari hal tersebut," pungkas Mukayat Al-Amin.

Editor: Gokli

---