LIAR Batam Tantang Mahfud MD Tangkap Semua Mafia PMI Ilegal di Batam, Tak Perlu Pakai Diskusi

BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkaran Amanah Rakyat (LIAR) Kota Batam, Aksa Halatu angkat bicara terkait diselenggarakannya diskusi publik 'Perang Semesta' yang diinisiasi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) RI.

Sebagaimana diketahui, BP2MI RI telah melaksanakan kegiatan diskusi publik yang membahas berbagai perseteruan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Batam.

Diskusi publik ini menjadi semakin menarik karena hadir beberapa pejabat tinggi di Indonesia, salah satunya Menko Polhukam, Mahfud MD. Selain itu turut hadir politisi Indonesia yang juga anak dari Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid.

• BACA JUGA: Diskusi 'Perang Semesta', Uba Ingan: Kampanyekan Bahaya TPPO kepada Masyarakat Luas

Meski forum diskusi publik itu berjalan sukses dan mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak, hal tersebut berlaku sebaliknya bagi Ketum LSM LIAR Kota Batam, Aksa Halatu.

Aksa mengatakan, dirinya sempat mengapresiasi langkah forum diskusi yang dilakukan secara terbuka tersebut. Namun, forum diskusi terbuka terkait sindikat TPPO di Kota Batam ini dinilainya terlalu formal dan dinilai tidak perlu dilakukan.

Bahkan, kehadiran Menko Polhukam di forum diskusi itu dinilai hanya semata-mata upaya untuk meningkatkan ekstitensi dan ekstabilitas di kancah perpolitikan.

"Karena saya lihat di dalam FGD (Focus Group Discussion) itu, semuanya hanya membicarakan hal yang formal dan dinilai tidak ada langkah atau tembusan yang bagus untuk menindaklanjuti TPPO ini," kata Aksa, ditemui di Kawasan Harbour Bay, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Jumat (7/4/2023).

• BACA JUGA: DPO Kasus Mafia PMI dan TPPU Terpidana Acing Jadi Atensi Menko Mahfud MD

Ia juga sangat menyayangkan kehadiran Mahfud MD di Batam yang tidak melakukan penindakan secara tegas dan dinilai hanya untuk membuat para mafia TPPO tersebut berhenti sejenak.

"Kalau memang tau pada malam hari sebelum kegiatan ada para mafia TPPO mau pindah ngopi ke Mega Mall, seharusnya langsung aja ditindak. Beliau (Mahfud MD) selaku Ketua Gugus Tugas PP TPPO seharusnya kan bisa membentuk tim penindakan secara cepat. Tetapi kenapa tidak ditindak para mafia itu, apa hanya gertakan semata?" tegasnya.

Selain itu, kata Aksa, sebagai masyarakat Kota Batam sangat kesal atas disematkannya Kota Batam sebagai daerah yang sangat rawan atas TPPO-nya.

"Hal ini kan menjadi citra buruk juga untuk Kota Batam. Seharusnya tidak perlulah diskusi-diskusi terbuka begitu, beliau bisa lakukan diskusi tertutup dan langsung melakukan penindakan di hari itu juga, toh beliau juga sudah tau siapa mafia-mafia TPPO di Kota Batam seperti yang beliau sampaikan," ungkapnya.

• BACA JUGA: Dua Kali Dikembalikan, Kejati Kepri Belum Terima Lagi SPDP Kasus TPPU Acing

Tidak hanya itu, Aksa juga mengungkapkan, seharusnya pemerintah juga mengapresiasi para PMI yang bertekat ingin bekerja ke luar negeri demi keluarganya. Namun, dengan sulitnya sistem-sistem yang harus dilalui, dengan sangat terpaksa banyak warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri secara non prosedural.

Ia menegaskan, dalam hal ini seharusnya pemerintah tidak boleh memberikan rasa takut yang berlebih kepada seluruh masyarakat, akan tetapi memberikan perlindungan secara menyeluruh untuk para pekerja migran dengan dasar aturan-aturan yang mudah untuk dilalui.

"Tetapi faktanya kan aturan-aturannya sulit, maka dari itu banyak yang memilih berangkat secara ilegal dan non prosedural," lanjutnya.

• BACA JUGA: Bongkar Penyelundupan PMI Ilegal, Menko Polhukam Sidak Pelabuhan Internasional Batam Centre

Tidak berhenti di situ, Aksa juga menanggapi terkait banyaknya informasi yang mengkambing hitamkan pihak Imigrasi, di mana menurutnya Imigrasi tersebut tidak patut disalahkan dalam kasus TPPO ini.

Menurut Aksa, dalam kasus ini seharusnya pemerintah, seluruh instansi dan seluruh masyarakat dapat menyalahkan BP2MI yang dinilai gagal dalam melakukan sosialisasi dan pencegahan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Dengan itu, wajar saja saya berasumsi bahwa jangan-jangan kunjungan Pak Mahfud MD itu hanya untuk meningkatkan citra karena ini masuk tahun politik, tetapi jika memang bertindak sebagai Menteri dan Ketua Gugus Tugas PP TPPO, tindak secara tegas para mafia dan sindikat ini. Jangan disampaikan secara luas atau peringatan saja, turunkan tim satgas dan investigasi, langsung lakukan tangkap tangan dan penjarakan sindikat itu semua," tutupnya.

Editor: Gokli

---