Pemprov Kepri Anggarkan Rp 10 Miliar Dana BLT

BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri), menyiapkan anggaran Rp 10 miliar yang ditujukan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), bagi masyarakat yang tidak terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun memenuhi kriteria penerima.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan, pemberian bantuan ini dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat, akibat dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Bantuan dari Pemprov ini, diluar bantuan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat bagi masyarakat yang terdata di DTKS," kata Ansar Ahmad, Selasa (27/9/2022).

Gubernur Ansar menyebutkan, anggaran ini merupakan anggaran yang akan disahkan pada APBD Perubahan. Pihaknya menargetkan pembahasan APBD perubahan ini dapat selesai dalam 2 hingga 3 hari pembahasan bersama DPRD Provinsi. Pada APBD Perubahan ini, Pemprov Kepri juga mengalokasikan BLT untuk nelayan dengan anggaran sebesar Rp 2,717 miliar.

"Semoga dalam 2-3 hari ini pembahasan tentang BLT dari Pemprov Kepri ini dapat selesai dibahas dan masuk dalam APBD perubahan," harap Gubernur Ansar.

Dalam data yang dihimpun, lanjut Ansar, terdapat 99.020 keluarga di Kepri yang masuk dalam DTKS. Dari data tersebut, diketahui jumlah masyarakat yang masuk dalam DTKS namun belum pernah menerima bantuan sosial berjumlah 27.578 Kepala keluarga (KK)

"Jumlah yang terbesar ada di kota Batam dengan jumlah sebanyak 16.678 Kepala Keluarga," paparnya.

Sementara Kabupaten/Kota lain, yaitu Kota Tanjungpinang berjumlah 2.555 KK, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah sama yaitu 1.670 KK.

Mantan Bupati Bintan ini menambahkan, sebagai penerima terbanyak, Pemprov Kepri menganggarkan bantuan untuk kota Batam lebih dari Rp 5 miliar, sementara untuk kabupaten dan kota lain seperti Kota Tanjungpinang menerima Rp 765 juta.

Adapun untuk Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas menerima alokasi yang sama yaitu sebesar Rp 501 juta.

"Untuk bantuan yang akan diserahkan oleh Pemprov Kepri ini per KK akan menerima bantuan Rp 300 ribu," tuturnya.

Mengenai teknis pembagian, Ansar juga menegaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah masing-masing Kabupaten/Kota.

"Penyerahannya bisa bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia. Atau melalui RT/RW. Namun yang perlu ditegaskan, tidak ada potongan sama sekali," tegasnya.

Editor: Yudha

---