Ombudsman Kepri Minta Pemerintah Sediakan Sarana dan Prasarana di Sekolah Apabila Ada Tambahan Rombel

BATAMTODAY.COM, Batam - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Lagat Siadari mengatakan pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA) apabila ada penambahan rombongan belajar (Rombel)

"Saat turun ke lapangan, Ombudsman pernah menemukan sekolah yang sarana dan prasarananya belum memadai," kata Lagat melalui keterangan tertulis, Rabu (29/6/2022).

Sebelum rombongan belajar ditambah, kata dia, Pemerintah harus memastikan sarana dan prasarana di sekolah tersebut telah memadai.

Jangan sampai, sebut dia, kendala sarana dan prasarana ini mengganggu proses belajar mengajar yang nantinya akan berimplikasi pada kualitas pendidikan di Kota Batam, dan Kepri pada umumnya.

Untuk mengatasi hal itu, Lagat pun menyarankan agar Pemerintah mengeluarkan BOSDA bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, agar meringankan beban biaya sekolah di swasta, sebagai solusi lain dari penambahan rombel.

"Di sekolah swasta sudah ada guru serta sarana yang memadai. Selama ini, faktor biaya lah yang menjadi kendala bagi masyarakat sehingga memaksakan anaknya harus bersekolah di sekolah negeri. Oleh sebab itu, sebaiknya Pemerintah mengeluarkan BOSDA bagi anak-anak yang bersekolah di swasta. Meskipun memang tidak banyak jumlahnya, tapi setidaknya membuktikan kehadiran Pemerintah di bidang pendidikan," tambah Lagat.

Selain sarana dan prasarana, Lagat pun mengatakan saat ini pihaknya sedang memberi perhatian khusus terhadap penyimpangan pembiayaan yang kerap kali terjadi sehingga menjadi keluhan masyarakat.

"Bersama saber pungli, saat ini kami konsen juga terhadap penyimpangan pembiayaan. Kami masih banyak temukan dalam berbagai bentuk, terutama saat pendaftaran dengan dalih peralatan sekolah. Oknum yang bermain pun beragam dari mulai pihak sekolah, politisi, RT/RW dan sebagainya," ungkap Lagat.

Dalam hal itu, Lagat berharap Pemerintah berani membuat sistem Clean and Clear agar penyimpangan terkait pembiayaan tersebut tidak terjadi berulang pada tahun berikutnya.

"Masyarakat saat ini dalam keadaan sulit, mereka tau tapi mereka takut untuk melapor, oleh sebab itu sebagai pengambil kebijakan, Pemerintah, bersama dengan tim pengawas harus bekerjasama memperbaiki kualitas pendidikan agar terhindar dari penyimpangan," pungkasnya.

Editor: Surya

---