Dinilai Tidak Adil Dalam Penghapusan PHR

Pengusaha Jasa Ekspedisi Batam Minta PMK 199 Direvisi

BATAMTODAY.COM, Batam - Pasca merebaknya wabah Covid-19 (Corona) di wilayah Kepulauan Riau terutama Kota Batam, pemerintah mengambil kebijakan menghapuskan pajak hotel dan restoran (PHR).

Pemberlakuan penghapusan pajak PHR ini mulai diterapkan sejak, Minggu (15/3/2020) lalu. Aturan tersebut akan dijalankan hingga enam bulan ke depan terhitung sejak aturan tersebut mulai diberlakukan.

Alasan pemberlakuan penghapusan PHR ini diketahui untuk melakukan penyesuaian antara kebijakan dan kondisi saat ini, yangmana diketahui sedang mewabah Covid-19. Sehingga usaha sektor pariwisata tetap berjalan lancar.

Namun, kebijakan tersebut pun mendapat penentangan dari para pelaku usaha di Kota Batam.

Saugi Sahab, salah satu pengusaha ekspedisi Kota Batam mengaku keberatan atas kebijakan tersebut. Hal ini dianggapnya sangat bersebrangan dengan kebijakan pemberlakuan PMK 199/PMK.04/2019 tentang pemberlakuan batas bea masuk US$ 3.

"Kenapa pengusaha besar seakan-akan dijaga dengan adanya wabah corona ini? Tapi tidak untuk para pengusaha kecil seperti kami. Sudah kena PMK 199, kena dampak corona lagi. Mau makan apa kami?" kata Saugi, Rabu (18/3/2020).

Diungkapkannya, sejak pemberlakuan PMK 199, seluruh jasa ekspedisi Kota Batam mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis. "Sudah terjun bebas. Kami minta pembelaan dari Pemko Batam untuk meminta PMK 199 itu direvisi saja gak ada hasilnya sampai sekarang. Kami tinggal menunggu gulung tikar saja," tegasnya.

Tidak hanya itu, saat ini, Saugi juga mengaku telah merumahkan para karyawan Lion Parcel untuk cabang yang berada di Kawasan Tiban.

Hal ini dikarenakan semakin menurunnya pengiriman paket barang keluar Batam, dikarenakan biaya pengiriman yang sangat tinggi dan juga wabah Covid-19. "Untuk itu, mohonlah Pemerintah Pusat merevisi angka yang tertera di PMK kemarin. Jangan semakin mempersulit Batam, yang kekhususannya sudah tidak terlihat lagi," tegasnya.

Editor: Gokli

---