Dishub Janji Segera Perbaiki JPO Top 100 Tembesi yang Rusak Parah
Oleh : Hendra
Senin | 12-08-2019 | 16:04 WIB
JPO_TEMBESI.jpg
Kondisi jembatan penyeberangan orang (JPO) Top 100 Tembesi, Jl. Letjend Suprapto, Kec. Sagulung, Batam (Foto: Hendra)

BATAMTODAY.COM, Batam - Jembatan penyeberangan orang (JPO) Top100 Tembesi, Jl. Letjend Suprapto, Kec. Sagulung, Batam, terlihat sudah rusak parah, atapnya bahkan telah tidak ada lagi, padahal JPO tersebut sering digunakan oleh mahasiswa dari Universitas Putra Batam untuk menyeberangi jalan menuju Top 100.

Data yang dimiliki BATAMTODAY.COM, keberadaan JPO ini sudah sejak tahun 2012 silam, di mana proyeknya bernilai Rp 2.608.856.900 untuk dua JPO yakni di Top100 Tembesi dan JPO Mukakuning, proyek dikerjakan pada 16 Agustus 2011.

Namun, sayang kini kondisinya telah cukup parah dan tidak layak lagi, harus ada renovasi/pemugaran kembali demi kenyamanan dan keamanan warga pengguna JPO.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Rustam Efendi saat dihubungi awak media melalui saluran telefon Senin (12/8/2019) mengatakan, persoalan renovasi JPO ini telah mereka usulkan ke Dishub Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) karena wewenang pemugarannya ada di Pemerintahan Provinsi (Pemprov).

Kepada awak media, Rustam juga mengatakan keluhan perihal JPO tersebut telah banyak ia terima, hanya saja karena domain renovasinya ada di Pemprov maka ia harus menunggu keputasan terlebih dahulu.

"Sudah diusulkan untuk di renov. Keluhan ke saya juga telah banyak, akan tetapi ini wewenang provinsi dan kita telah ajukan ke provinsi untuk renovasi, mudah-mudah segera terealisasi karena ini fasilitas umum," ujarnya singkat.

Sementara itu, David, salah seorang mahasiwa yang sehari-harinya melewati JPO tersebut mengatakan, sudah seharusnya ini menjadi tanggung jawab pihak pemerintahan dalam konteks hal perawatan terhadap infrastruktur, katanya jangan sampai menunggu rusak parah dulu, baru diperbaiki.

"Harusnya ini dari kemarin udah diperbaiki, jangan tunggu rusak parah dulu. Masak pemerintah tidak ada alokasi dana untuk perawatan dan pengelolaan mas. Kalau ditunggu rusak parah, pasti biayanya akan lebih besar lagi dong. Harusnya pengeluaran uang rakyat (negara) bisa lebih efisien jadinya malah ndak nentu," pungkasnya.

Editor: Surya