Para Mahasiswa Ini Minta Masyarakat Ubah Cara Pandang Lihat Dualisme di Batam

BATAMTODAY.COM, Batam - Kedatangan mantan Presiden RI ke-3, BJ Habibie, Selasa (30/04/2019) yang lalu, menyisakan sebuah cerita menarik dari gerakan yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa, yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa (Gema) Kepri.

Sedikit bertentangan dengan pandangan masyarakat umum, mengenai adanya dualisme di Kota Batam, serta beberapa kebijakan BP Batam yang dianggap memberatkan masyarakat. Para mahasiswa ini memanfaatkan kedatangan BJ Habibie sebagai Bapak Pembangunan Batam, untuk mensuarakan "Save BP Batam".

Dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (03/05/2019) siang, Pahru Rozi yang merupakan anggota Gema Kepri dan juga merupakan Mahasiswa Universitas Riau Kepulauan (Unrika) mengakui bahwa adanya aksi yang mereka lakukan Selasa lalu, di Bundaran Otorita Batam, Batam Center, dilakukan tanpa ada bujukan dari pihak manapun, dan dilakukan dengan ingin mengajak masyarakat Batam merubah cara pandang mengenai instansi Badan Pengusahaan (BP) Batam.

"Apa yang saya dan teman-teman lakukan Selasa kemarin, murni didasari inisasi dari kami sendiri. Di mana aksi itu, dilandasi dari cara kami melihat keberadaan BP Batam bagi pembangunan di Kota Batam. Hal inilah yang mau kami salurkan bagi masyarakat, yang notabene cara berpikir mereka melihat BP pasti berbeda dengan kami," paparnya.

Walau begitu, Pahru juga menyatakan sedikit kekecewaan tidak dapat bertemu dan berdialog langsung dengan BJ Habibie. Namun dia mengakui hal ini masih dapat dimengerti, dikarenakan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap mantan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Walau begitu, pihaknya mengaku walau tidak dapat bertemu langsung, namun Pahrur dan teman-temannya sempat berdialog singkat dengan Ilham Habibie, di Radisson Hotel and Convention Center.

Dalam pertemuan singkat tersebut, dia juga mengakui sempat menyerahkan mengenai materi latar belakang Pahru dan teman-temannya mendukung tetap adanya Badan Pengusahaan bagi Kota Batam.

"Kenapa kami serahkan, karena kami yakin Pak Ilham selaku anak kandung BJ Habibie, pasti mengetahui latar belakang lahirnya BP Batam, dan pentingnya BP Batam bagi pembangunan Kota Batam," lanjutnya.

Saat ditanyai mengenai latar belakang gerakan tersebut, Pahru mengakui, awalnya spanduk tersebut hanya ingin ditunjukkan kepada BJ Habibe, namun dikarenakan adanya pengamanan.
Ia dan teman-temannya akhirnya memilih hanya mendokumentasikan spanduk tersebut, di Bundaran Otorita Batam. "Sebenarnya itu bukan aksi mas, kami awalnya hanya ingin menunjukkan pada beliau. Tetapi karena tidak bisa, akhirnya kami memilih untuk mendokumentasikan saja di Bundaran OB. Setelah kami foto, kami langsung kembali ke tempat masing-masing," paparnya.

Saat ditanyai mengenai cara pandang mereka terhadap BP Batam, dia menilai BP Batam sebagai salah satu lembaga independent. Saat ini hanya menjadi korban dari politisisasi beberapa oknum, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak lalu. Di mana dia menilai bahwa BP Batam, dianggap sebagai instansi yang memberatkan masyarakat Kota Batam dengan alasan pemberlakuan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

Sebagai salah satu instansi yang berada di bawah Kementerian, Pahru menerangkan bahwa BP Batam memiliki fungsi dan tugas yang berbeda dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Seharusnya masyarakat Kota Batam, juga melihat adanya BP Batam dan Pemko Batam, bukan sebagai dualisme kepemimpinan melainkan melihat dua instansi tersebut sebagai mesin percepatan pembangunan Kota Batam.

"Tetapi kita lihat masyarakat termakan dengan isu dualisme, dan UWTO yang selalu digulirkan oleh oknum-oknum tersebut. Apa yang kami lihat mengenai BP dan Pemko, sebenarnya bukanlah dualisme kepemimpinan melainkan dua mesin guna percepatan pembangunan. Pola pikir ini yang seharusnya diubah, karena isu tersebutlah yang paling bisa menjatuhkan marwah BP Batam sebagai instansi yang mencari investasi bagi Kota Batam," tuturnya.

Mengenai adanya wacana Ex-Officio yang saat ini digulirkan oleh Pemerintah Pusat, Pahru juga menyatakan hal tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai pembenaran. Di mana kebijakan tersebut menurutnya syarat akan kepentingan politik.

"Karena kami melihat hal ini sebagai opini yang dimakan mentah-mentah oleh masyarakat, hal ini tidak bisa dijadikan pembenaran untuk pembangunan Kota Batam," ucapnya.

Walau begitu, Pahru juga menyatakan agar Pemerintah Pusat lebih memberikan perhatian khusus bagi pembangunan Kota Batam. Apalagi saat ini pihaknya mengetahui adanya pertemuan antara Kementerian, dengan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dan juga Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady.

"Sebenarnya kami mendukung apapun keputusan Pemerintah Pusat. Tetapi kami minta apapun keputusan tersebut, juga tidak berdampak bagi pembubaran BP Batam atau apapun itu namanya," tutupnya.

Editor: Gokli

---