Rakor dengan KPU dan Banwaslu, Kapolda Kepri Ungkap Hanya 65 Persen Masyarakat Paham Pemilu

BATAMTODAY.COM, Batam - Polda Kepri dan jajaran Polres dan Polresta bersama KPU, Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan Rapat Kerja (Rakor), dalam rangka pengamanan dan pendistribusian logistik Pemilu 2019, di ball room unique 1 Hotel Harris Batam Center.

Rapat koordinasi dibuka dan dipimpin langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budi Revianto. Kapolda menyampaikan bahwa masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang mengetahui pelaksanaan Pemilu pada 17 April 2019 mendatang hanya 65%, dengan kesimpulan implikasi tingkat partisipasi yang masih rendah sehingga nantinya akan berdampak legitimasi pada pelaksanaannya.

"Untuk itu perlu adanya pemberian pendidikan politik kepada masyarakat," ungkap jendral polisi bintang dua itu, Selasa (9/4/2019).

Kapolda menekankan, terkait kesiapan penyimpanan logistik Pemilu sebelum didistribusikan agar memastikan dimana tempat yang aman, juga terproteksi dan terjaga dengan baik mengingat ditengah keterbatasan di wilayah Kepri.

"Selain itu terkait kesiapan masa kampanye yang tersisa 4 hari lagi agar segera mempersiapkan diri untuk pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) serta melakukan kesiapan pengamanan dalam rangka masa tenang dan pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS). untuk mengantisipasi Euforia Quick Count, alangkah baiknya menggelar tasyakuran saja," tuturnya.

Kapolda juga menegaskan kepada petugas yang melaksanakan pengamanan Pemilu 2019 juga diharapkan untuk mengantisipasi adanya sengketa hasil, penetapan kursi dan calon yang terpilih, peresmian anggota DPR RI, DPD, dan DPRD hingga kesiapan pengamanan sumpah janji DPR RI pada bulan Oktober 2019 nantinya.

"Kepada personil kepolisian untuk memberikan upaya cooling system dengan memberikan pencerahan, sehingga seperti apapun permasalahan di lapangan dapat diselesaikan. Selain itu, personil kepolisian juga diminta untuk melakukan penjagaan secara ketat terhadap kantor serta lakukan sasaran pengamanan terhadap masyarakat kemudian pada lokasi kegiatan. Begitu pula kepada pihak Pengawas Pemilu dihimbau agar selalu melakukan komunikasi dengan rekan-rekan Kepolisian yang berjaga di TPS," paparnya lagi.

Kepada media, Kapolda menyampaikan Rakor ini adalah wadah berkumpulnya Penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu termasuk juga Pengaman Pemilu dalam hal ini Polri lebih spesifik lagi Polda Kepri untuk memastikan kesiapan didalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Sesuai dengan tahapan saat ini masih berlangsung tahapan pengamanan tahapan kampanye sampai nanti tanggal 13 April 2019, setelah itu tanggal 14 April 2019 memasuki masa tenang. Sesuai dengan aturan yang ada untuk pengawalan logistik Pemilu telah diatur H-10, H-1 sudah berada di TPS. Dari TPS yang ada 5.457 yang ada ditambah 20 TPS tambahan telah dipersiapkan personil termasuk juga koordinasi dan sinergitas dengan KPU, Bawaslu, dan juga rekan-rekan media," jelasnya.

Kapolda menambahkan, selain itu terdapat hal yang menjadi fokus antara lain meminta kerjasama untuk diinformasikan kepada seluruh masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 adalah Hari Pemungutan Suara.

"Masyarakat diharapkan untuk bersama-sama datang ke TPS, TNI-Polri menjamin sampai dengan pencoblosan ke TPS. Dan apabila ada berbagai informasi agar segera disampaikan segera kepada pihak Kepolisian untuk langsung disikapi agar tidak berkembang menjadi provokasi. Tanpa kerjasama yang baik diantara kita tidak akan pernah terwujud suatu kondisi kamtibmas yang baik," ujarnya.

Ketua KPU Kepri Sriwati mengatakan, untuk selalu berkomunikasi dan berkoordinasi secara baik dengan Panwaslu dan pihak Kepolisian. Menurutnya, pihak KPU tidak dapat bekerja sendiri, untuk itu perlu adanya bantuan dari pihak Bawaslu dan juga pihak Kepolisian.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kepri, Muhammad Sjahri Papena memastikan terkait pendistribusian logistik agar tidak terjadi logistik yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ia juga berharap apa yang disampaikan Ketua KPU agar antara pihak Pengawas dan pihak Kepolisian tidak sampai putus komunikasi.

"Selain itu, koordinasikan terkait masalah logistik surat suara dan material lainnya dengan Bawaslu beserta jajaran bawah khususnya KPPS dan Pengawas TPS jelang pelaksanaan Pemilu 2019 nantinya," tuturnya.

Editor: Dardani

---