Pemerintah Butuh Kepastian Hukum

Apindo Inginkan Pemerintah Pusat Beri Kepastian Tentang Batam
Oleh : Nando Sirait
Selasa | 08-01-2019 | 11:40 WIB
edy_batam-dilantik.jpg
Menko Perekonomian Darmin Nasution melantik Edy Putra Irawady sebagai Kepala BP Batam. (Foto: Ist)

BATAMTODAY.COM, Batam - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid, mengaku terkejut atas pelantikan Edy Putra Irawady menjadi Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (07/01/2019) kemarin, menggantikan Lukita Dinarsyah Tuwo.

Rafki menilai kebijakan pemerintah pusat ini juga cukup mengejutkan berbagai pihak, mengingat sebelumnya sempat melemparkan wacana penunjukan Wali Kota Batam menjadi ex-officio Kepala BP Batam.

Rafki juga menegatakan pihaknya tidak paham apa kemauan pemerintah pusat untuk Batam saat ini. Lantaran dari berita yang berkembang, jabatan pelaksana tugas Kepala BP Batam yang baru, hanya sampai 30 April 2019.

"Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat menunggu hingga selesainya pesta demokrasi 2019, yaitu Pilpres dan Pileg yang sudah begitu dekat. Kemungkinan setelah Pemilu 2019, kebijakan untuk Batam akan berubah lagi," ujarnya, Selasa (08/01/2019).

Pihaknya juga mempertanyakan penggantian BP Batam, yang tadinya sudah definitif, harus diganti dengan Plt jika memang tidak ada kebutuhan yang mendesak.

"Wacana wali kota yang menjabat Kepala BP Batam secara ex officio ternyata juga batal dilaksanakan. Kita tidak tahu ada apa di balik semua ini," kata Rafki.

Dia juga mengaku, dari para pelaku usaha tidak ingin mencampuri jika ada unsur politik dalam pergantian Kepala BP Batam ini.

"Karena untuk memecahkan masalah Batam dibutuhkan pemikiran yang jernih tanpa adanya unsur politik. Kita akan menerima siapa pun Kepala BP Batam yang ditunjuk oleh pemerintah. Asalkan pro dengan dunia usaha dan FTZ," lanjutnya.

Pihaknya juga siap bekerjasama untuk memajukan perekonomian Batam. Karena itu, mereka berharap pemerintah pusat bisa segera mengambil keputusan pasti soal Batam. Sebuah keputusan permanen yang tidak mudah berganti. Pemerintah harus memberikan kepastian berusaha di Batam.

Editor: Dardani