Masyarakat Minta Pemerintah Tunda Rencana Ex-Officio Kepala BP Batam

BATAMTODAY.COM, Batam - Unjuk rasa ratusan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Batam Nusantara Bersatu yang menolak adanya ex-officio Kepala BP Batam mengurungkan rencana untuk unjuk rasa di Kantor DPRD Batam. Pasalanya, Ketua DPRD Batam, Nuryanto tidak ada di tempat.

Tokoh Melayu Kota Batam, Zukriansyah mengatakan, aksi unjuk rasa terpaksa tidak dilanjutkan ke DPRD Kota Batam karena ketua DPRD tidak ada di tempat.

"Ketua DPRD tidak ada di kantor, jadi percuma apabila kami melakukan aksi di sana (DPRD Kota Batam)," kata Zukriansyah di lapangan WTB, Jumat (21/12/2018).

Zukriansyah mengungkapkan bahwa tuntutan dari masyarakat Kota Batam ini meminta agar putusan dewan kawasan atas rangkap jabatan Wali Kota Batam sebagai ex-officio BP Batam tidak disahkan pemerintah pusat hingga pemilu 2019 selesai.

Ia juga mengatakan bahwa ex-officio bukanlan langkah yang tepat. Presiden juga harus mencari tau perkembangan pembangunan sebenarnya di Kota Batam, jangan hanya mendengar dari sebelah pihak.

Selain itu, Zukriansyah juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Gubernur Kepulauan Riau untuk membahas persoalan ini. Hal ini karena Gubernur Kepri juga menjadi salah satu anggota Dewan Kawasan.

"Untuk waktunya masih kami rahasiakan," tutupnya.

Di waktu yang bersamaan, terlihat juga puluhan massa gerakan dukungan Wali Kota Batam sebagai ex-officio BP Batam turut menyampaikan aspirasinya di WTB.

Menanggapi hal tersebut, Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki mengatakan bahwa sudah biasa apabila adanya dua kubu yang pro dan kontra dalam peleburan BP Batam ini.

"Yang pasti kita harus menjaga agar tidak terjadinya benturan antara masyarakat dengan masyarakat, itu sudah pemerintah yang memikirkan. Jangan sampai masyarakat dengan masyarakat berbenturan karena hal ini. Yang pasti semuanya menuju hal yang lebih baik dan situasi harus tetap aman dan kondusif," tutupnya.

Editor: Yudha

---