Lapas Barelang Over Kapasitas, Biaya Tambahan Membludak

BATAMTODAY.COM, Batam - Kalapas Kelas IIA Barelang, Surianto menyayangkan sikap PLN yang hendak memutus aliran listrik di Lapas.

Surianto menjelaskan karena hal ini secara tidak langsung akan menyulut kemelut di lingkup internal lapas sendiri.

Surianto, Kalapas kelas IIA Barelang mengatakan alasan bahwa kenapa biaya tak terduga lapas menjadi membludak ialah dikarenakan warga binaan penghuni lapas yang melebihi kapasitas ideal.

"Hari ini total penghuni lapas kelas Barelang adalah 1.298 orang. Kapasitas lapas normalnya 545.000 orang," paparnya, Selasa (27/11/2018).

Hal ini menyebabkan over kapasitas pada jumlah penghuni lapas yang secara tidak langsung akan berimplikasi kepada listrik, air dan juga makanan.

"Untuk listrik contohnya, yang tandinya mesin air itu kalau mengikuti kapasitasnya ya mungkin hanya akan menyala paling banyak dua kali dalam sehari. Namun sekarang dengan kapasitas yang lebih dari dua kali lipat ini, hidupnya akan terus menerus bergilir. Karena semua harus mandi dan buang air dari seribu sekian orang itu," jelasnya.

Sedangkan untuk penampungan air yang ada di dalam kamar penghuni lapas tersebut hanya bisa menampung jumlah ideal untuk lima orang.

"Namun sekarang satu kamar yang kapasitasnya 7 orang terpaksa diisi dengan jumlah 23 orang. Artinya air itu akan terus ada," terangnya.

Begitu juga dengan yang lainnya, Surianto mengatakan bahwa imbasnya permasalahan ini terkait dengan imbauan PLN yang akan memutuskan aliran listrik lapas secara tidak langsung akan mampu menyulut persoalan di dalam internal penghuni lapas sendiri.

Itu dikarena kalau listrik lapas terputus, 3-4 jam, mungkin masih bisa tangani dengan genset. "Tapi kalau lebih dari itu, anda sendiri bisa bayangkan?" ujarnya.

Warga binaan lapas bisa saja tidak akan (menolak) masuk kamar. Dan bisa-bisa akan terjadi kekacauan.

Saat ditanyakan mengenai permasalah ini, Surianto mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak PLN, karena baginya Lapas dan PLN memiliki fungsi kenegaraan yang sama.

"Kami sudah berkomunikasi dengan pihak PLN, dan saya yakin bahwa kawan-kawan di PLN juga melaksanakan fungsi kenegaraan sama dengan yang kami laksanakan juga," katanya.

Surianto mengaskan, bukankah pesan presiden kita, supaya negara selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.

"Bukannya kami tidak mau membayar tagihan listrik ini. Kami punya anggaran kok, tapi semuanyakan harus ada pembagian dan alokasikan? Sedangkan untuk biaya tambahan itu butuh pengajuan juga, listrik ini kan meningkat karena warga penghuni lapas yang juga melebihi kapasitas awal," jelas Surianto.

Lanjutnya, surat perihal pengajuan hutang dan ketentuan lapas akan membayar juga sudah diajukan ke PLN dan Kakanwil.

"Sistim pembayaran ini kan langsung dari kas negara ke rekening PLN," tutupnya.

Editor: Yudha

---