Rakor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BI

Nurdin Tagih Komitmen Pusat Permudah Regulasi untuk Meningkatkan Ekonomi Kepri

BATAMTODAY.COM, Batam - Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, kembali meminta komitmen dan ketegasan Pemerintah Pusat untuk memberikan dan mengimplementasikan berbagai regulasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kepri terutama di Batam, Bintan dan Karimun serta Lingga.

Karena menurut Nurdin, untuk menjadi poros maritim dunia, jawabannya ada di Kepri, karena alur perdagangan dunia cukup pesat di kawasan Kepri.

"Apa yang kita bicarakan ini yang penting komitmen, bagaimana mengimplementasikannya di lapangan. Tidak sebatas pembicaraan saja. Kepri sebenarnya dapat menjadi poros maritim dunia karena letak strategis Kepri berada di depan dan punya banyak pulau yang belum dikelola dan Kepri memiliki banyak potensi. Tapi tidak akan ada artinya jika tidak ada komitmen bersama untuk memajukannya," tegas Nurdin pada Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia, Jum'at (13/4/2018) di Hotel Radisson Batam.

Rapat Koortdinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia ini mengambil tema 'Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor Melalui Perluasan Akses Pasar dan Optimalisasi Kawasan Industri' yang dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo serta Dubes Indonesia untuk Singapura.

Para pemangku kepentingan di Kepri kata Nurdin, terus berupaya menggairahkan kembali investasi di Kota Batam. Termasuk juga mendorong investasi yang berorientasi ekspor.

Nurdin menyampaikan, di mata para investor asing, Kepulauan Riau masih menjadi primadona untuk menanamkan modal. Hanya saja belum teralisasi secara nyata karena terhambat regulasi. Tak heran kalau dalam banyak kesempatan Nurdin meminta dukungan regulasi dan infrastruktur dari Pemerintah Pusat.

Padahal sebelum ini, Kepri mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melebihi 6 persen per tahun dan mempunyai peran yang besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi pada tahun 2017 turun menjadi 2 persen.

Soal komitmen Kepri untuk berbebenah, kata Nurdin lagi, tidak perlu diragukan. Karena sebagai Gubernur, Nurdin mengatakan, dirinya terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Bahkan setiap berjumpa dengan Presiden dan juga Menteri, selalu mengajukan permintaan pembenahan infrastruktur dan fasilitas lainnya.

Terbaru, lanjutnya, adalah permintaan pada Menteri BUMN, Rini Soemarno, untuk segera memodernisasikan Pelabuhan Batu Ampar Batam dan Pelabuhan Bongkar Muat di Tanjungbalai Karimun, membangun Pelabuhan Peti Kemas di Tanjung Sauh dan pembenahan Pelabuhan Sei Bintan Pura serta perluasan Bandara Hang Nadim.

Begitu juga dengan penyediaan instalasi air bersih dan ketersediaan transmisi listrik. Seluruhnya untuk peningkatan kapasitas, sehingga semuanya menjadi semakin baik.

Untuk modernisasi pelabuhan, permintaan Gubernur Kepri tersebut juga disepakati oleh Ketua BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo. BP Batam, katanya, mendukung penuh pembangunan pelabuhan tersebut.

"Untuk Pelabuhan Batu Ampar akan kita tingkatkan kapasitasnya dari 400 ribu Tius menjadi 1,5 juta Tius," kata Lukita.

Selain itu, Kepri juga sudah melaksanakan Mal Pelayanan Publik yang di dalamnya bisa mengurus 427 perizinan dan non perizinan dengan 30 instansi di dalamnya. Kepri, terutama Batam, juga sudah menggenjot pembangunan infrastuktur yang tujuannya juga untuk investasi.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, menyebutkan sebanyak 40 persen anggaran pembangunan Pemko Batam diplot untuk infrastruktur.

"Tujuan kami seoptimal mungkin untuk melakukan pembenahan agar Batam bisa meningkatkan daya saingnya kembali," ungkap Amsakar.

Kendati begitu, beberapa persoalan krusial yang berlangsung di Batam sampai saat ini belum terselesaikan dan sangat menghambat investasi di Batam. Di antaranya adalah masalah regulasi, kepastian perpindahan dari FTZ ke KEK.

Editor: Udin

---