Gubernur Didesak Segera Keluarkan Izin Jasa Transportasi Online di Batam
Oleh : Romi Chandra
Selasa | 16-01-2018 | 13:02 WIB
gojekdemo1.jpg
Driver Go Jek saat orasi di depan Kantor DPRD Batam. (Foto: Irwan Hirzal)

BATAMTODAY.COM, Batam - Tidak adanya kebijakan yang cepat dan tepat diambil pemerintah, membuat polemik antara jasa transportasi online dengan konvensional semakin panjang. Kondisi ini membuat Kota Batam menjadi tidak aman.

Hal ini sangat disayangkan Sekjen LSM Batam Monitoring, Lamsir. Apalagi, hari ini, Selasa (16/1/2018), para driver jasa transportasi online baik roda dua maupun roda empat turun ke jalan melakukan aksi demo ke Kantor DPRD dan Wali Kota Batam.

"Sebenarnya ini tidak perlu terjadi kalau pemerintah bisa bersikap tegas. Kondisi yang ada, pemerintah seakan lepas tangan, dan yang capek adalah polisi, karena menindak mereka yang berbuat pidana, seperti perusakan atau semacamnya," ungkap Lamsir, Selasa (16/1/2018).

Baca Juga :

Pemerintah yang berwenang mengeluarkan atau tidak mengeluarkan izin jasa transportasi berbasis online, adalah Provinsi Kepri. Gubernur, seharusnya bisa mengambil keputusan tegas.

"Kita sama-sama tahu, bahwa pemerintah pernah mengatakan kalau transportasi online ini tidak memiliki izin dan tidak boleh beroperasi. Buktinya sampai sekarang masih beroperasi. Karena masyarakat masih membutuhkan. Ini masalah perut, tidak akan bisa dihentikan begitu saja. Ujung-ujungnya, demi menafkahi keluarga, mereka tetap beroperasi," lanjutnya.

Menurutnya, di era yang saat ini sudah modern. Bahkan pemerintah juga mencanangkan segala pengurusan izin berbasis online, seharusnya adanya transportasi berbasis online ini didukung dengan dikeluarkan izin operasi mereka.

"Kami mendesak agar Gubernur Kepri Nuedin Basirun bisa mengeluarkan izin. Kalau bisa, taksi pangkalan itu juga diarahkan untuk berbasis online. Sudah saatnya kemajuan teknologi dipergunakan. Jangan hanya terpaku pada jaman dulu," katanya.

Intinya, tambah Lamsir, jangan biarkan masalah ini berlarut-larut, sehingga Batam tidak kondusif. "Sudah banyak kejadian yang kita dengar. Jangan sampai dibiarkan lagi. Pemerintah harus ambil tindakan," pungkasnya.


Editor: Gokli