Pemkab Anambas Minta Dukungan DPD RI Bangun SPBU atau Depo Pertamina

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas meminta dukungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengenai pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/Depo Pertamina di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Permintaan dukungan itu disampaikan Zukhrin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba.

Surat tersebut diantar langsung oleh Asisten II bidang Pemerintahan Pemkab Anambas Masykur saat rapat audensi pembangunan kelistrikan di Kabupaten Kepulauan Anambas di Gedung DPD RI.

Zukhrin dalam suratnya No: 196/Kdh.KKA.015/05.2017 mengatakan, secara geografis Kabupaten Kepulauan Anambas berada di daerah kepulauan dan juga terletak di daerah terluar dan berbatasan langsung dengan beberapa negara.

Sehingga mempunyai keterbatasan dalam penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kebutuhan operasional Pemerintah Daerah khususnya dan masyarakat pada umumnya, dikarenakan tidak adanya SPBU di daerah Anambas.

"Menyikapi persoalan diatas, maka dipandang perlu ada solusi mengenai pembangunan SPBU di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berkenaan dengan hal dimaksud, kiranya kepada bapak agar dapat untuk menfaslitasi usulan pembiayaan pembangunan tersebut pada DIPA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral," kata Zukhrin.

Surat tersebut ditembuskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan di Tanjungpinang, serta Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah di Tarempa.

Menanggapi hal ini, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengatakan, perlunya dibangun Depo Pertamina di Anambas guna menampung BBM bagi PLTD. Sebab, terdapat kendala teknis dalam penyiapan PLTD, yaitu menyangkut lelang yang gagal karena tidak ada peserta yang memenuhi syarat dan ketiadaan Depo Pertamina.

"Untuk itu akan diadakan rapat dengan mengundang Kementerian ESDM, PT Pertamina, Kementerian Perhubungan dan Bupati Kepulauan Anambas pada tanggal 19 Mei 2017," kata Parlindungan.

Affandi dari PT Pertamina menegaskan, Pertamina dalam 5 tahun mendatang tidak memasukkan rencana pembangunan Depo Pertamina di Anambas, tetapi akan membangun SPBU untuk penyaluran ke masyarakat, bukan tempat penimbunan.

"Kalau tempat penimbunan harus ijin ke Ditjen Migas, karena untuk kebutuhan industri. Yang diperlukan hanya untuk penyaluran BBM ke masyarakat cukup SPBU, dan dalam 5 tahun tidak ada masuk bangun depo. Kalau untuk industri, kita sudah punya agen karena industri di Anambas tidak banyak, yang kita perlukan lembaga penyalur," kata Affandi.

Senator Haripinto Tanuwidja, Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulaun Riau menilai, Pertamina harusnya tidak hanya berpikir ekonomi atau keuntungan semata, tetapi harus memikirkan pemerataan. Sebab, Anambas merupakan daerah kepulauan dan terletak di daerah terluar yang berbatasan dengan negara tetangga.

"Jangan hanya berpikir ekonomis saja, tetapi pemerataan. Anambas itu daerah kepulauan yang butuh perhatian khusus dan serius dari pemerintah. Industri di Anambas baru sedikit, karena hitungannya tidak menguntungkan, tidak mungkin dibangun Depo, yang memungkinkan SPBU," kata Anggota Komite IV DPD RI.

Editor: Surya

---