Kekurangan Tenaga Pengajar, Pemkab Anambas Masih Tunggu Kedatangan GGD

BATAMTODAY.COM, Anambas - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas masih menunggu bantuan tenaga pengajar dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pasalnya, Guru Garis Depan (GGD) yang sebelumnya digadang-gadang itu tak kunjung tiba di Anambas.

Padahal, program GGD tersebut digagas pada tahun 2015 lalu, ketika Kemendikbud masih dijabat oleh Anies Baswedan.

"Program GGD, Anambas mendapat kuota 40 orang. Tetapi hingga saat ini belum ada kejelasannya. Bahkan informasi tentang GGD ini hilang begitu saja. Padahal kami sangat berharap, GGD itu datang ke Anambas, karena kami sangat kekurangan tenaga pengajar," jelas Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kepulauan Anambas, Irman, Rabu (5/4/2017).

Ironinya, lanjut Irman, tak jarang sekolah tingkat SD dan SMP di Anambas memiliki 1 atau 2 tenaga pengajar berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan selebihnya diperbantukan oleh Guru Tidak Tetap (GTT).

"Saat ini banyak sekolah hanya memiliki tenaga pengajar 1 atau 2 orang saja yang berstatus PNS. Seperti SD di Desa Liuk, hanya Kepala Sekolah saja yang PNS, sementara SMP 2 Siantan Tengah, hanya 2 tenaga pengajar yang berstatus PNS," terangnya.

Irman menguraikan, setiap SD, idealnya harus memiliki 6 tenaga pengajar berstatus PNS. Sementara SMP harus memiliki 24 tenaga pengajar berstatus PNS. Hingga saat ini, katanya, Disdikpora Anambas membutuhkan berkisar 900 tenaga pengajar berstatus PNS.

"Total keseluruhan SD, 68 sekolah. Sedangkan SMP 29 sekolah. Kalau SD masih memiliki 297 tenaga pengajar berstatus PNS, sementara SMP hanya 123 tenaga pengajar PNS. Jumlah ideal SD yakni 692 tenaga pengajar PNS dan SMP 667 tenaga pengajar PNS. Berkisar 939 tenaga pengajar lagi lah yang kami butuhkan, untuk memenuhi kualitas pendidikan," urainya.

Irman mengakui, moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang digagas Presiden Republik Indonesia menjadi kendala bagi daerah untuk menambah tenaga pengajar.

"Selama era Pak Jokowi kan ada moratorium pegawai. Sementara kita sangat membutuhkan tenaga pengajar. Tidak dapat kita pungkiri, tenaga pengajar ini semua manusia, makin hari makin tua. Tentu ada yang pensiun dan ada yang pindah. Maka otomatis kita sangat kekurangan," jelasnya.

"Meski demikian, program GGD yang selama ini digadang-gadangkan, akan membawa angin segar bagi daerah. Karena mempunyai tenaga pengajar yang segar juga. Hingga saat ini kami masih menunggu kedatangan GGD itu," ujarnya mengakhiri.‎

Editor: Udin

---