Asumsi Pendapatan APBD 2017 Rp567 Miliar, Anambas Diambang Ketertinggalan

BATAMTODAY.COM, Anambas - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan angka APBD-Perubahan 2016 sebesar Rp928 miliar. Namun, untuk asumsi pendapatan 2017 mendatang diperkirakan Rp567 miliar. 

Hal ini diketahui pada APBD 2017 mendatang bahwa keuangan Anambas sangat merosot. Bahkan, visi misi Abdul Haris-Wan Zuhendra untuk proses pembangunan Anambas, bisa-bisa terhambat. Pasalnya, sejauh ini untuk biaya belanja pegawai saja mencapai Rp350 miliar, dengan kata lain bila asumsi hanya Rp567 miliar, maka sisa anggaran untuk pembangunan hanya berkisar Rp217 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kepulauan Anambas, Azwandi, mengakui asumsi pendapatan tahun 2017 mendatang sebesar Rp567 miliar. Tapi, lanjut Azwandi, angka tersebut sifatnya masih sementara.

"Itu masih asumsi kami, sifatnya belum final. Karena kami masih menunggu APBN 2017 diketok palu. Asumsi itu dilakukan untuk persiapan pembahasan APBD 2017 mendatang, agar penyusunannya tidak terlambat," ujarnya, Rabu (28/09/2016).

‎Azwandi optimis, angka tersebut dapat berubah. Pasalnya, Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa belum masuk pada asumsi tersebut. Pihaknya juga berupaya agar dana transfer dari pusat segera dikucurkan ke daerah.

"Asumsi itu masih bisa berubah, karena kami belum dapat pagu anggaran sebenarnya, ditambah lagi dana transfer pusat belum jelas kepastiannya. Kalau DAK dan Dana Desa ditambahkan pada asumsi itu, bisa mencapai Rp800 miliar," terangnya.

"Kami tidak ingin membuat asumsi terlalu tinggi dan memaksakan pendapatan, karena kami tidak mau asumsi itu menjadi beban pembahasan dan menghambat pembangunan," tambahnya lagi.

Sementara Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris ‎mengatakan, pihaknya tidak ingin terlalu tinggi memasukkan anggaran pendapatan pada pembahasan APBD. Pihaknya khawatir, kejadian sebelumnya terulang lagi di masa yang akan datang.

"Kami tidak mau kejadian yang sebelumnya terulang lagi. Di mana angka pendapatan dimasukkan tinggi, sementara dana transfer dari pusat tidak segitu. Ini nantinya akan menjadi beban daerah, karena bila dipaksakan akan mengganggu pembangunan dan dana yang didapat tidak sesuai maka akan menjadi utang. Kita ingin dana yang masuk dalam APBD harus reel (nyata), sehingga pembangunan dapat terlaksana secara pasti," tegasnya.

Editor: Udin

---