FKDM Anambas Diharap Ciptakan Kerukunan di Tengah Masyarakat

BATAMTODAY.COM, Anambas - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah (Bakesbangpol dan PBD) Kabupaten Kepulauan Anambas, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan mengunsung tema "Menyatukan Kepekaan, Kewaspadaan dan Kemampuan Deteksi Dini Dalam Rangka Memelihara KAMTRAMTIBMAS".

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris, dalam sambutannya berharap agar FKDM menjadi ujung tombak kewaspadaan dini terhadap masalah-masalah sosial, sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian di tengah masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.

"FKDM sangat penting, karena Anambas merupakan wilayah perbatasan. Kami berharap FKDM dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian bermasyarakat. Saya juga berharap, FKDM dapat bekerja saling bahu-membahu untuk meningkatkan dan membangun Kabupaten Kepulauan Anambas dari segala sisi dan bidang. Dan FKDM ini harus bisa menjadi penengah dalam konflik, bukan menjadi provokator," ujarnya saat membuka Rakor FKDM di Gedung Terempak Beach, Selasa (23/08/2016).

Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negri (Poldagri) dan Kewaspadaan Dini Bakesbangpol Prov Kepri selaku Penyuluhan Potensi Konflik, Kerawanan Keamanan di Provinsi Kepri dan Upaya Pencegahannya‎, Indra Syah Putra menyampaikan, konflik terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan yang tidak sejalan antara dua pihak atau lebih pada tataran invidu/ kelompok.

"Perselisihan paham antar warga, kesenjangaan sosial, ketimpangan pembangunan, tumpang tindihnya regulasi, diskriminasi dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak, merupakan faktor awalnya terjadinya konflik. Itu juga kadang terdapat intervensi pihak lain, sehingga konflik menjadi semakin memanas. Bila tidak dilakukan deteksi dini pencegahan dan penanggulangan secera terintegrasi dan komprehensif ‎di semua lini akan berakumulasi semakin membahayakan NKRI," ucapnya.

Indra juga menyinggung, Anambas kaya akan Sumber Daya Alam sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya konflik.‎ Seperti yang terjadi konflik pro-kontra masyarakat atas kehadiran PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) yang ingin membuka perkebunan karet seluas 3.605 hektare di Pulau Jemaja.

"Ini merupakan salah satu konflik Sumber Daya Alam, kalau lah sudah ada konflik antara masyarakat dengan perusahaan, sebaiknya pihak perusahaan mundur jangan sampai ngotot betul. Bila kebun itu dibuka, mungkin dampaknya belum terasa, namun bagaimana ke depannya, siapa yang bisa menjamin masyarakat tidak kekurangan air, atau bencana alam," ‎terangnya.

Dia menjelaskan, adapun upaya yang penanggulangan konflik tersebut antara lain, identifikasi potensi konflik, menggarap akar masalah, meningkatkan pelayanan prima, partisipasi pam swakarsa dan membangun sistem peringatan dini.

"Kita harus bisa mencegah potensi konflik berkembang menjadi konflik latent, memecahkan kebuntuan akibat sengketa, audiensi untuk mendapatkan solusi konflik. Ini harus dilakukan, untuk mencegah konflik itu tidak memanas. Mencegah berkembangnya konflik di tengah masyarakat, maka upaya pencegahan adalah membangun sistem reaksi cepat dan bekerja sama dengan dengan TNI/Polri maupun masyarakat," tegasnya.

Editor: Udin

---