Ormas dan LSM Desak Pemkab Anambas Bentuk TP4D

BATAMTODAY.COM, Anambas - Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada Kabupaten Kepulauan Anambas ‎mendesak Pemerintah Daerah untuk segera membentuk Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Hal tersebut didesak mengingat longgarnya pengawasan Pemkab Anambas terhadap administrasi penggunaan uang rakyat.

Koordinator Aliansi Penyelamat Hutan Anambas (APHA) ‎merupakan gabungan dari LSM dan Ormas Kabupaten Kepulauan Anambas, Arpandi, yang juga sekaligus Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Kepulauan Anambas mengatakan, sesuai dengan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia nomor: ISN 001/JA/10/2015 tentang pembentukan dan pelaksanaan tugas tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia, maka Pemkab Anambas harus segera membentuk tim tersebut.

"Kita sudah lihat, banyak para pejabat Anambas yang bermasalah dengan hukum karena menyalahgunakan uang rakyat. Tentu itu menjadi pembelajaran untuk memperketat pengawasan kepada pejabat yang menggunakan uang rakyat. Dan TP4D ini juga merupakan perintah Presiden RI, Joko Widodo. Kenapa Pemkab tidak menjalankan perintah itu," tegasnya, Kamis (28/07/2016).

Arpandi menambahkan, ‎kebijakan Presiden untuk membentuk TP4D tersebut juga bertujuan untuk mempercepat penyerapan anggaran. Dan melalui TP4D ini, tentu juga akan menyelamatkan penggunaan uang rakyat.

"Sekarang ini penyerapan anggaran sangat lemah, bahkan para pejabat takut untuk berbuat. Maka dari itu, kami berharap Pemkab Anambas segara untuk membentuk TP4D agar tidak menimbulkan kerugian uang negara lagi," tambahnya.

Sedangkan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di jajaran Pemkab Anambas mendukung agar TP4D tersebut segera dibentuk. ‎Sehingga pembangunan dapat merata dan dirasakan masyarakat luas.

"Kami mendukung demi kenyamanan kita bersama juga, dan pengawasan administrasi tentunya terhadap pejabat-pejabat yang tidak taat dengan aturan. Kami sangat menyayangkan, dua tahun ini banyak masalah yang mencuat. Ke depannya itu jadi pembelajaran agar taat aturan dan tertib administrasi. Namun kita tunggu saja pimpinan membuat kebijakan," ungkapnya.

Editor: Udin

---