BATAMTODAY.COM, Tarempa - Masuknya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai pendukung hadirnya PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ), yang ingin membuka perkebunan karet 3.605 hektare di Pulau Jemaja, menjadi polemik.

Pasalnya, anggota Komisi II DPRD Anambas,‎ Yusli YS, yang diajak untuk melihat keabsahan izin di Pemerintah Pusat, dimasukkan sebagai pendukung tanpa sepengetahuannya. Yusli pun geram ketika namanya terdaftar sebagai pendukung kehadiran PT KJJ. Hal tersebut membuat dirinya gelisah. Apalagi setelah masyarakat menuding dirinya ada hubungan dengan PT KJJ.

"Pada tanggal 16-17 Mei lalu, saya kebetulan lagi berada di luar kota. Ketika perwakilan forum ‎komunikasi pembangunan Jemaja Timur tiba di Jakarta, Pak Ketua (DPRD) menelepon saya, dengan perintah untuk melihat keabsahan izin PT KJJ di kementerian. Dan di situ tidak hanya saya, ada juga Pak Wakil Ketua (DPRD) sehingga saya mau ikut melihat keabsahan izin itu. Dan Pak Ketua menyebut, hal tersebut mengatasnamakan lembaga, bukan pribadi sebagai pendukung," terangnya, Rabu (29/06/2016).

• Baca juga: Oknum Anggota DPRD Anambas Penerima Duit Ratusan Juta dari PT KJJ Ternyata Ketua BK

Kesannya, tambah Yusli pihak forum semena-mena melakukan data sebagai pendukung kehadiran PT KJJ. Menurutnya,bukti yang ditunjukkan oleh forum tersebut, merupakan daftar hadir ketika melihat keabsahan izin PT KJJ di kementerian.

Dia menambahkan,hingga saat ini DPRD belum menentukan sikap terhadap kehadiran PT KJJ.

"Untuk saat ini, lembaga legislatif belum menentukan sikap terhadap kehadiran PT KJJ.‎ Justru kami meminta penjelasan dari pihak forum maupun PT KJJ, kami ingin dengar langsung pemaparan itu. Jangan sembarangan menulis nama seseorang sebagai pendukung," tegasnya.

Tidak hanya menjual nama DPRD Anambas sebagai pendukung PT KJJ yang dilakukan oleh forum komunikasi pembangunan Jemaja Timur.

Sejumlah nama kepala desa juga dijual oleh pengurus DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kepualaun Anambas sebagai wujud dukungan beroperasinya PT KJJ.

Kepala Desa Tarempa Barat, Asmarandi terkejut ketika surat dukungan yang dikeluarkan oleh DPC APDESI pertanggal 27 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Ketua (Zulherman) dan Sekretaris (Indra Syahputra), mengatasnamakan seluruh aparatur desa di Anambas.

"Saya terkejut, ada surat APDESI yang mengatasnamakan seluruh kepala desa di Anambas untuk mendukung PT KJJ. Padahal kami tidak pernah mengikuti pertemuan dan mengatakan sikap mendukung PT KJJ. Namun di situ nama kami dijual satu persatu," terangnya.

‎Sementara Ketua DPC APDESI Kabupaten Kepulauan Anambas Zulherman yang dikonfirmasi mengatakan, alasan dikeluarkannya surat dukungan terhadap program PT KJJ tersebut, untuk mendukung pembangunan serta kemajuan di Anambas. Dukungan yang diberikan pun menurutnya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

"Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau tidak, bukan tidak mungkin dukungan itu kami cabut. Artinya, tidak mau pada akhirnya masyarakat yang dirugikan," ungkapnya.

Dia kebingungan dengan sikap aparatur desa yang mempertanyakan terkait surat dukungan yang dikeluarkan APDESI ini. Menurutnya, ia membuka ruang bagi aparatur desa yang ingin mempertanyakan serta berdialog terkait hal ini.

"‎Sebelumnya saya menerima mandat dari Provinsi. Niat dan tujuan saya cuma satu, ingin memajukan Anambas. Kalau memang ada yang tidak terima, silahkan layangkan surat resmi ke DPD. Saya pun bukan orang yang gila jabatan. Tidak ada niat saya untuk memperkaya diri saya," bebernya.

• Baca juga: Ditreskrimsus Polda Kepri Bakal Dalami Aliran Dana ke Oknum DPRD Anambas

Sementara,Ketua DPD APDESI Provinsi Kepri Yusuf Firdaus baru mengetahui perihal surat dukungan terkait program perusahaan oleh DPC APDESI Kabupaten Kepulauan Anambas. Kendati demikian, APDESI menurutnya bisa untuk mengeluarkan pernyataan sikap selama hal tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta mengikuti peraturan pemerintah.

"‎DPC sampai saat ini belum ada pemberitahuan terkait surat pernyataan itu. Coba nanti kami koordinasikan dengan pihak DPC," tegasnya.‎

Editor: Dodo