PEMERINTAH Provinsi Kepri harus segera bertindak tegas. Jangan melakukan pembiaran, apalagi sampai berujung bentrokan. Belajarlah dari kasus pembunuhan Samsul alias Salim Kancil (46), warga Desa Selok Awar-Awar, Lumajang, Jawa Timur pada 26 September 2015, sekitar pukul 08.00 WIB lalu. 

Jika kasus Salim Kancil berawal dari penolakan tambang Galian C di desanya yang dibiarkan. Siapa yang bisa menjamin, penolakan kegiatan PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) di Kabupaten Anambas tidak berjung pada tindakan anarkisme?

Apalagi, konflik antara Manajemen PT. KJJ dan Aliansi Penyelamat Hutan Anambas (APHA) yang menolak, semakin memanas. Tidak hanya perang statemen di media. Tapi juga sudah mengerahkan massa. Pihak APHA bersama dengan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Kantor DPRD Provinsi Kepri.

APHA juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas membentuk pan‎itia khusus (pansus) untuk mengkaji keabsahan izin dan kelayakan PT. KJJ yang akan membuka perkebunan karet seluas 3.605 hektare di Pulau Jemaja.

Koordinator APHA, Arpandi mengatakan, pihaknya telah menyepakati sikap untuk menyelamatkan hutan di Anambas. Untuk itu, pihaknya menolak kehadiran PT. KJJ. Adapun sikap yang telah disepakati APHA dalam upaya menyelamatkan hutan di Anambas yakni,mendesak pemerintah untuk menegakkan ketegasan terhadap kehadiran PT KJJ, mendesak pemerintah pusat untuk mencabut izin PT. KJJ, mendesak DPRD untuk segera membentuk pansus dalam mengkaji kelayakan PT. KJJ membuka perkebunan karet.

"Kami dari APH sangat menolak kehadiran PT. KJJ, karena saat ini saja kehadiran PT. KJJ sudah membuat konflik dengan masyarakat. Ditambah lagi dengan alasan luas daratan Kabupaten Kepulauan Anambas ini hanya mencapai 2 persen, selebihnya adalah laut.‎ Ini juga nantinya akan berdampak kepada masyarakat, merusak ekosistem yang ada dan oksigen tentunya akan terbatas," ujarnya saat audiensi di DPRD Anambas, Rabu (15/6/2016) lalu.

Baca Juga: APHA Desak DPRD Anambas Bentuk Pansus

Hal yang sama juga dilakukan Direktur Utama (Dirut) PT. KJJ Basarudin Idris, bersama mantan Sekda Anambas Raja Djelak Nur Djalal yang memboyong sejumlah mahasiswa, pemuda dan warga Jemaja Timur dari Forum Komunikasi Pembangunan Jemaja Timur (FKPJT) melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun, Selasa (14/6/2016).

Kedatangan Direktur PT KJJ Basarudin Idris itu adalah untuk memberitahukan dan mengeluhkan adanya pro dan kontra penolakan aktivitas PT KJJ yang akan beroperasi di Jemaja.

Baca Juga: Dirut PT KJJ dan RTND Boyong Mahasiswa dan Warga Jemaja Timur Temui Gubernur

Selain itu, melalui Forum Komunikasi Pembangunan Jemaja Timur (FKPJT) yang diboyongnya, juga ingin melakukan silaturahmi dan meminta kepada Gubernur Kwpri agar aktivitas PT KJJ, yang menurutnya sudah memiliki Izin lengkap, dapat didukung untuk beroperasi.

Ketua ‎Forum Komunikasi Pembangunan Jemaja Timur (FKPJT), ‎Amir Fikri Nurdin, menambahakan, selain melakukan silaturahmi dengan Nurdin Basirun dalam pertemuan di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Tanjungpinang, pihaknya juga menyampaikan sejumlah persoalan dan harapan masyarakat di Jemaja Timur atas beroperasinya PT KJJ.

"Kami dari Forum, sekaligus aliansi masyarakat dan LSM sebanyak 14 orang dari Jemaja Timur, menyampaikan pada gubernur agar kegiatan PT KJJ bisa dilanjutkan, karena masyarakat sangat membutuhkan lapangan pekerjaan di Jemaja," ujar Fikri.

Jika Pemerintah Provinsi Kepri tetap melakukan pembiaran masalah ini, jangan salahkan kedua belah pihak jika berujung bentrok. Meskipun Polda Kepri terus memantau masalah ini. Bahkan, menempakan anggota Brimob Polda Kepri yang berjaga di lokasi PT. KJJ.

Baca Juga: Kapolda Sebut Ada Oknum Inginkan Jabatan Direktur di PT KJJ Anambas

Editor: Dardani